bontangpost.id – Wali Kota Bontang terpilih periode 2021-2024, Basri Rase menyatakan komitmennya menjalankan amanah perda alih daya. Dia berjanji bakal menerbitkan Perwali tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.
“Sangat komitmen. Mudahan bisa terbit tahun ini (2021),” beber Basri Rase ketika ditemui Bontangpost.id disela kegiatannya, Senin (22/2/2021) siang.
Dikatakan Basri, isu tenaga kerja lokal memang menjadi prioritas pemerintahannya kelak bersama Najirah. Sebab, itu merupakan janji politiknya ketika maju sebagai calon Bontang Satu. Sementara untuk penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali). Dipandang penting guna mendukung dan memperjelas penerapan regulasi tersebut di lapangan.
Adapun Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Mewajibkan perusahaan mengakomodir minimal 75 persen tenaga kerja lokal dari total jumlah pekerja yang dibutuhkan.
Basri menambahkan, ada atau tidaknya Perwali, sejatinya perda masih bisa ditegakkan. Kuncinya ialah pemerintah komitmen menjalankan perda tersebut.
“Ada atau tidak ada Perwali kalau kita komitmen, menurut saya bisa,” ujarnya.
Soal isu pemberdayaan tenaga kerja lokal ini. Pemkot Bontang kembali mendapat desakan dari dewan untuk menerbitkan perwali. Utamanya dari anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang.
Hal tersebut dikatakan Bakhtiar ketika ditemui di Sekretariat Dewan, Senin (22/2/2021) pagi. Menurutnya perusahaan di Bontang tidak sehat dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja. Masih lekat sistem kedekatan personal atau orang dalam saat penerimaan berlangsung.
Menurutnya dampak dari praktik ini cukup fatal. Regenerasi di perusahaan jadi rusak. Sebab tenaga kerja yang lebih berkompeten jadi tersingkir dari persaingan tenaga kerja hanya karena tak punya orang dalam.
“Perdanya sudah ada tapi teknis di lapangan belum diatur jelas. Maka saya usul kepala daerah menerbitkan Perwali,” tandasnya. (*)
