Mantan Dirut PDAM Tirta Taman Adief Mulyadi ikut angkat bicara seputar kondisi PDAM Bontang. Ia yang juga hadir dalam acara pelantikan Dirut PDAM, mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa Bontang masuk dalam konsep Tebosabo. Yakni Tenggarong, Balikpapan, Samarinda dan Bontang.
Di mana dalam konsep Tebosabo itu ialah sumber air permukaan yang dioptimalkan. Sebab dari Balikpapan, Tenggarong dan Bontang, yang relatif aman air baku termasuk Samarinda.
Tetapi, saat ini, Balikpapan sudah kekurangan, Tenggarong juga masih ada kendala air baku, sehingga keluarlah konsep tersebut. ‘Ini tentu menjadi tantangan ke depan untuk Dirut PDAM yang baru dilantik,” jelas Adief saat diwawancara, Kamis (29/12) kemarin.
Bontang, lanjut dia, dalam Tebosabo ini hanya bisa mengandalkan sumber air dari bendungan Marang Kayu. Makanya dengan beroperasinya WTP yang ada , kualitas air harus tetap dijaga. Mengingat Bontang masih bersumber dari air bawah tanah.
“Jika ada permasalahan sedikit, baik itu kurang kebersihan, perawatan maupun mati listrik pasti menghasilkan air keruh, maka harus dijaga betul supaya tetap jernih,” ujarnya.
Tantangan berikutnya sambung Adief yakni meningkatkan pelayanan. Sebagian besar pelanggan jika dilihat dari kapasitas pengolahan sudah terpenuhi. Tetapi dari internal PDAM sendiri yang harus diperbaiki. Bagaimana sikap mental pelayanan, managemen yang baik bisa didorong oleh direktur yang baru. Apalagi Suramin berasal dari internal PDAM, mestinya lebih tahu apa yang terjadi di dalam. “Sehingga bagaimana memenejnya supaya lebih optimal,” ungkap Adief.
Untuk tarif, Adief menyatakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu direkomendasikan untuk menyesuaikan tarif. Oleh karenanya, apapun risikonya harus diambil keputusan itu. Agar tidak membuat masyarakat kaget, kenaikannya harus bertahap, karena semua sudah serba naik.
Yang pasti, kata dia, meskipun PDAM menjual dengan harga sosial, biaya terbesarnya ada di listrik, dan listrik PDAM menggunakan tarif industri. Bahkan ada WTP dengan tarif premium. “Jadi kenaikan tarif tidak bisa ditunda lagi, kalau memang mau serius, kenaikan tarif harus dimulai, kalau berat lakukan secara bertahap, per 3 bulan, 6 bulan atau per tahun,” sarannya.
Tinggal targetnya berapa tahun bisa memenuhi harga pokok. Kenaikan tarif ini pun, tidak dalam rangka mengejar keuntungan, tetapi mengejar harga pokok supaya seimbang antara harga jual dan biaya operasional.
Tarif juga sama gunanya untuk membayar listrik dan memelihara. Kualitas kejernihan butuh perawatan yang banyak, bahan penjernih yang baik.
Sementara untuk kelancaran air, butuh pasokan listrik yang kontinu yang berujung pada konsekuensi pembiayaan. “Satu hal lagi, PDAM tidak bergantung pada pemerintah. Kalau pun ada, itu untuk pembiayaan pembuatan WTP baru,” pungkasnya. (mga)
