SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Andi Harun meminta posisinya di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, tidak dikaitkan dengan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim yang baru dia emban. Menurut dia, dua jabatan tersebut tidak memiliki hubungan.
“Dan tidak perlu dihubung-hubungkan antara saya sebagai Ketua Gerindra dan saya sebagai anggota DPRD. Itu dua dimensi hukum yang berbeda,” kata pria yang masih tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Dari segi hukum, Andi Harus menjelaskan, jabatannya di Partai Gerindra dan DPRD berbeda. Sehingga apabila ada yang berupaya melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas Andi dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kaltim segera setelah dirinya hengkang dari partai berlambang beringin itu, hal tersebut dianggapnya tidak tepat.
Sehingga, ketika ada yang menghubungkan jabatannya sebagai Ketua DPD Gerindra dan keanggotaan di DPRD, hal tersebut memiliki risiko hukum. “Apalagi membuat pernyataan yang salah dari perspektif hukum. Karena semua ucapan memiliki risiko hukum,” sebut Andi Harun.
Menanggapi keinginan Partai Golkar mengambil kebijakan PAW terhadap dirinya, Andi Harun menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan partai. Kata dia, kebijakan tersebut urusan internal partai besutan Airlangga Hartarto.
“Sepenuhnya itu urusan mereka. Itu urusan internal Golkar. Saya tidak mau berkomentar. Dan saya tidak memiliki kepentingan untuk mengomentari pernyataan itu,” tegasnya.
Meski begitu, pria kelahiran Kabupaten Bone itu membenarkan pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. “Benar saya Ketua DPD Gerindra Kaltim dan saya akan melakukan upaya pemenangan dan konsolidasi. Hal-hal lain menyangkut posisi saya di manapun itu tidak relevan,” terang dia.
Maka dari itu, Andi Harun menegaskan bila segala permasalahan dirinya dan Partai Golkar telah selesai. Bila ada yang mengubungkan konflik dan kepindahannya, itu murni karena tidak mengerti hukum dalam partai politik.
“Persoalannya sudah selesai dan hanya pihak-pihak yang tidak mengerti terhadap dimensi hukum partai politik yang kontra terhadap itu. Karena itu sudah klir, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,” sambung Andi Harun.
Lalu apa alasan Andi hengkang dari Partai Golkar? Suami dari Rinda Wahyuni itu menyebut, langkah tersebut adalah keputusan politik dirinya menjelang pemilu. Kini sebagai Ketua Gerindra Kaltim, dia punya target memenangkan partai berlambang kepala garuda itu dalam Pemilu 2019.
Sebagai langkah awal, setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim terbit, Andi Harun akan mulai melakukan penyusunan pengurus. Diperkirakan penyusunan itu akan rampung di pekan ini. Setelahnya, dia akan mengambil langkah-langkah strategis di internal partai besutan Prabowo Subianto itu.
“Penyusunan pengurus sementara digodok oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat, Red.). Insyaallah minggu ini selesai. Setelah selesai penyusunan pengurus, saya akan pulang,” ungkap Andi yang mengaku sedang berada di Jakarta.
Setelah penyusunan kepengurusan ini selesai, dia baru akan melakukan konsolidasi struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar itu menyebut, konsolidasi akan dilakukan pekan depan.
“Termasuk revitalisasi agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, persiapan pemilu legislatif, dan Pemilihan Presiden 2019. Ini ketiga agenda terdekat yang akan menjadi prioritas saya selaku ketua dalam 100 kerja ke depan,” tutupnya. (*/um)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: