Atap Sekolah Ambruk Lagi, DPR Pertanyakan Sistem Pengawasan

Bahaya secara beruntun mengancam keselamatan peserta didik. Kasus ambruknya gedung sekolah kembali terjadi. Kali ini menimpa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Miri, Sragen, Jawa Tengah. Sebanyak 22 siswa yang sedang berteduh dari hujan dan angin kencang di bangunan tersebut menjadi korban. Sebanyak 17 siswa terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Dua minggu sebelumnya atap sekolah dasar negeri (SDN) Gentong di Pasuruan, Jawa Timur juga ambruk. Akibatnya satu siswa, dan satu guru, meninggal dunia serta belasan siswa mengalami luka-luka. Kejadian kebakaran juga melanda SMK Yadika 6 Bekasi beberapa hari lalu. Diduga peristiwa yang menyebabkan 14 siswa patah tulang akibat lompat dari ketinggian untuk menghindari api tersebut dipicu konsleting listrik di laboratorium computer.

“Kami menilai Indonesia masuk kondisi darurat Gedung sekolah rusak, karena dalam waktu yang tidak berselang lama sekolah-sekolah banyak yang ambruk dan meminta korban,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia menuturkan, dari informasi yang diterimanya, aula SMKN Giri Sragen termasuk bangunan baru. Dibangun pada 2015. Seharusnya bangunannya tahan terhadap hujan maupun angin kencang. Kondisi yang sama juga terjadi di SDN Gentong Pasuruan. Atap yang ambruk tersebut dibangun pada 2016. Tapi pada kenyataannya, bangunan-bangunan yang dibangun dengan uang negara tersebut terkesan rapuh, sehingga meminta banyak korban.

“Kami mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Gedung-gedung sekolah yang dibangun dengan uang rakyat tapi hasilnya justru membahayakan peserta belajar-mengajar,” imbuh Huda.

Huda mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalukan sensus nasional Gedung sekolah terkait kualitas dan keamanan bangunan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Terlebih saat ini akan memasuki musim penghujan. Di mana potensi bencana akibat tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung kerap terjadi. “Kami meminta ada sensus nasional Gedung sekolah di tanah air. Jangan sampai kembali jatuh korban,” tegasnya.

Politikus PKB ini mengungkapkan kondisi darurat Gedung sekolah di Indonesia juga tidak terlepas dari fakta bahwa saat ini ada sekitar 283.000 ruang sekolah kondisinya rusak. Dengan rincian 74.000 ruang kelas rusak total, 78.000 ruang kelas rusak berat, dan sisanya rusak sedang. Di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam melakukan renovasi bangunan sekolah yang rusak tersebut hanya sampai pada batas 25.000 per tahun.

“Jadi perlu waktu sekitar 5-10 tahun lagi perbaikan ruang sekolah yang rusak berat tersebut jika proses perbaikan dilakukan secara normal,” ungkap Huda.

Lebih lanjut, Huda menilai rusaknya bangunan sekolah harus segera dihentikan. Dengan fokus pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah harusnya memberikan investasi besar di bidang Pendidikan. “Jika perlu dalam jangka pendek ini kerahkan semua sumber daya untuk memperbaiki 152.000 ruang sekolah yang rusak berat dan rusak total itu,” tandasnya.(jpc)