BONTANGPOST.ID, Bontang – Penanganan banjir rob yang rutin merendam kawasan Bontang Kuala diusulkan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Pemerintah Kota Bontang menargetkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob dapat direalisasikan pada 2027, setelah tahun ini terdampak pemangkasan anggaran pusat.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (11/2/2026). Pemkot mendorong agar penanganan banjir rob, khususnya pembangunan jalan nasional di kawasan Bontang Kuala, menjadi prioritas pembiayaan melalui APBN.
Awalnya, proyek tersebut direncanakan dikerjakan pada 2026 melalui APBD. Namun rencana itu tertunda akibat pemangkasan anggaran nasional yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
“Proposal sudah kami sampaikan. Sebenarnya target pengerjaan tahun ini, tetapi karena anggaran pusat dipangkas sekitar Rp1,2 triliun, maka belum bisa direalisasikan. Insyaallah dimasukkan dalam anggaran 2027,” kata pejabat yang akrab disapa AH tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memahami urgensi penanganan banjir rob di Bontang Kuala. Saat ini, banjir rob terjadi hampir setiap minggu dengan ketinggian air yang terus meningkat dan mengganggu aktivitas warga.
“Banjir rob ini bukan lagi sebulan sekali, tetapi hampir setiap minggu. Warga kesulitan beraktivitas, anak-anak bahkan sulit berangkat sekolah di pagi hari,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Kementerian PU menyampaikan bahwa proyek infrastruktur bernilai besar dapat dibiayai langsung melalui APBN. Untuk proyek tertentu, pemerintah pusat dapat membangun lebih dahulu dengan skema kerja sama jangka panjang bersama daerah.
Namun, untuk penanganan jalan nasional di Bontang Kuala, Agus Haris menegaskan pembiayaan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat karena status jalan tersebut merupakan kewenangan nasional.
“Karena ini jalan nasional, pembangunannya bisa langsung dilakukan pemerintah pusat tanpa skema cicilan dari daerah. Jadi full dibiayai APBN,” tegasnya.
Pemkot juga meminta dukungan Komisi V DPR RI guna mempercepat proses penganggaran dan pengawasan proyek. Dengan dukungan legislatif, diharapkan pembangunan dapat direalisasikan dan rampung dalam satu tahun anggaran.
Agus Haris optimistis apabila anggaran disetujui pada 2027, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob di Bontang Kuala bisa segera dilaksanakan dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat pesisir.
“Kami terus berkoordinasi dan meminta dukungan agar penganggaran bisa dipercepat. Harapannya, 2027 sudah mulai dikerjakan dan selesai dalam satu tahun sehingga persoalan banjir rob bisa segera tertangani,” pungkasnya. (ak)
