SANGATTA – Nampaknya Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) harus menyiapakan diri. Pasalnya penilaian mengenai kedisiplinan kerja berakhir pada Maret mendatang. Beberapa pegawai kontrak akan diputus.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Daerah, Zainuddin membenarkan hal tersebut. Menurutnya jumlah dan keaktifan TK2D menjadi alasan.
“Banyak tenaga kontrak di Kutim. Mencapai ribuan. Tetapi tidak semua memiliki sumbangsih aktif dalam bekerja. Banyak yang tidak taat terhadap aturan. Itulah alasan jelas mereka akan diberhentikan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan TK2D tersebut sedang dalam penilaian. Terhitung sejak Januari lalu hingga Maret mendatang. Penilaian dipantau oleh SKPD masing-masing. Hal tersebut akan membantu meringankan pekerjaan BKPP.
“Semua SKPD memantau dan menilai TK2D masing-masing. Mereka yang menilai layak tidaknya anggota mereka sendiri. Jadi kita tidak perlu menilai, karena kan yang paham status keanggotaannya bukan kita. Tetapi mereka sendiri yang memahami. Jadi mereka menyetor daftar namanya. Kedepannya kita tindak lanjuti,” ucapnya.
Belum diketahui angka pasti jumlah pengurangan TK2D. Jumlah tersebut akan diketahui setelah SKPD menyetor data. Sehingga hal tersebut akan menjadi penambah angka penganguran di Kutim.
“Iya jika ada pengurangan sudah
pasti mereka kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Dirinya menyayangkan kondisi pegawai yang dianggap mampuni bekerja di lingkungan pemerintahan, namun tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin.
“Padahal mereka sudah diterima bekerja di instansi pemkab. Harusnya mereka bersyukur dan kerja sesuai kaidah. Tapi masih saja banyak yang malas dan tidak aktif. Dengan terpaksa kami harus memberhentikannya”, paparnya.
Dirinya menegaskan kepada TK2D untuk mematuhi PP Nomor 53 mengenai disiplin kerja. Menurutnya peraturan tersebut sudah menjelaskan semua aturan yang berlaku untuk pegawai.
“Harusnya semua pegawai memahami dan melaksanakan peraturan tersebut. Jika tidak mampu disiplin tidak dapat diperpanjang kontraknya. Kita hanya mempekerjakan orang yang tidak aktif,” tegasnya.
Dia berharap seluruh pegawai dapat bekerja maksimal secara jujur. “Saya harap semua pegawai harus mewujudkan birokrasi yang bersih, anti KKN, dan anti korupsi,” tutupnya. (*/la)
–
