“Saya selaku Ketua Komisi IV dan anggota Banggar, saya enggak pernah membahas masalah itu. Kemarin enggak ada pernah bahas dana beasiswa,” Rusman Yaqub (Ketua Komisi IV DPRD Kaltim)
“Insyaallah masih bisa. Dananya sudah dialokasikan di dana pendidikan 20 persen. Tinggal dipilah aja lagi,” Meiliana (Pj Sekprov Kaltim)
SAMARINDA – Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Isran Noor sepertinya belum dapat dipastikan terakomodir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pasalnya, sejak APBD mulai disusun hingga disahkan pekan kemarin, slot anggaran untuk program tersebut diketahui belum pernah maju meja pembahasan antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub pun mengakui hal itu. Menurutnya, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gubernur Isran tidak pernah mengajukan pembahasan itu ke dewan.
“Anggaran beasiswa belum masuk dalam APBD 2019. Dan saya belum dapat berkomentar banyak terkait hal itu,” kata dia ditemui di DPRD Kaltim, belum lama ini.
Ia beralasan, sampai sejauh ini, komisi IV yang membidangi pendidikan, belum pernah mendapatkan undangan ataupun menjadwalkan untuk membahas progran beasiswa tersebut. Ia mengaku, informasi terkait itu pun ia dapatkan setelah membaca surat kabar.
“Saya selaku Ketua Komisi IV dan anggota Banggar (Badan Anggaran), saya enggak pernah membahas masalah itu. Kemarin enggak ada pernah bahas dana beasiswa,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Kaltim ini.
Sejauh yang ia ingat, dewan dan pemprov hanya membahas peningkatan insentif atau gaji guru honorer sekolah negeri di 2019. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim sebagai instansi terkait, diakuinya juga tidak pernah menyampaikan masalah itu.
“Kami hanya fokus membahas biaya operasional pendidikan. Ditambah soal penambahan insentif guru honorer di sekolah negeri. Itu aja,” tegasnya.
Di sisi lain, sampai sekarang dewan masih menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemprov Kaltim. Pasalnya, ada atau tidaknya program beasiswa juga bergantung di RPJMD tersebut.
“Semestinya, sebelum pembahasan dan pengesahan APBD, ya harus didahului dengan pembahasan RPJMD. Tapi itukan belum pernah dibahas di dewan,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Meiliana mengakui, slot anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas memang belum dibahas secara khusus oleh pihaknya bersama wakil rakyat di Karang Paci.
Walau begitu, Pemprov Kaltim rencananya akan segera menyampaikan program tersebut ke dewan. “Tugas saya menyelaraskan. Apa yang disampaikan oleh gubernur, nanti akan kami sampaikan ke DPRD,” katanya, Rabu (5/12) kemarin.
Menurutnya, pada prinsipnya program Beasiswa Kaltim Tuntas sudah masuk salah satu program yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk dijalankan di 2019.
“Walaupun belum masuk (anggaran khusus di APBD, Red.), insyaallah kita selalu berkonsultasi dengan teman-teman dewan. (Anggaran beasiswa, Red.) nanti tinggal dikomunikasikan supaya bisa seleras,” ujarnya.
Meiliana mengaku, meski APBD Kaltim 2019 telah disahkan, namun anggaran beasiswa itu tetap dapat diakomodir. Pasalnya, dana itu disebutnya telah dialokasikan dalam anggaran 20 persen untuk pendidikan.
“Insyaallah masih bisa. Dananya sudah dialokasikan di dana pendidikan 20 persen (yang telah kami anggarkan di Disdikbud Kaltim, Red.). Tinggal dipilah aja lagi,” tandasnya. (drh)
