BPDBSANGATTA – Sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), mengkaji ilmu di Kutim. Ilmu yang dikaji terkait proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim.
Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana dan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Ketua Pansus DPRD Kukar Fathan Junaidi mengatakan, bahwa UU Nomor 24 tahun 2007 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) baru belum sepenuhnya diterapkan di Kukar. Kukar masih menggabungkan lembaga BPBD dengan Pemadam Kebakaran (PK). Sehingga turut mempengaruhi keberadaan aset penanggulangan bencana.
“DPRD dan Pemkab Kukar berkomitmen mengubah kelembagaan BPBD untuk berdiri sendiri. Maka studi dan diskusi ini dilakukan agar prosesnya nanti sesuai prosedur,” ujar Fathan.
Pertemuan ini merupakan langkah awal antara DPDR Kukar dengan BPBD Kutim. Hal ini akan terus ditingkatkan. Hingga mendapatkan jawaban dalam penerapan kebijakan baru tersebut.
“Waktu kita terbatas di pertemuan ini. Lebih lanjut kami akan komunikasikan lagi via telepon,” katanya.
Sementara itu, BPBD Kutim Syafruddin menyambut baik kedatangan Pansus DPRD Kukar tersebut. Dirinya berharap dengan pertemuan ini dapat mempererat silahturahmi dan menghasilkan solusi dalam pengambilan kebijakan.
“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan ini. Semoga banyak manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak,” katanya.
Katanya, BPBD Kutim saat ini terus berbenah dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Salah satu yang dilakukan ialah melengkapi beberapa perangkat hukum untuk suksesnya program penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Serta memudahkan studi kebencanaan saat kunjungan kerja dari BPBD Kabupaten Kota dan Provinsi lain.
“Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan kajian risiko bencana bekerjasama dengan tenaga ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat,” kata pria yang kerap disapa Sape’ itu.
Hal senada juga dikatakan Kasi Pencegahan BPBD Kutim Ahmad Junaidi, katanya ada enam poin yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu. Pertama proses dan kendala dalam penyusunan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan proses pelaksanaan desa, pembentukan dan pengembangan tujuh desa tangguh bencana di Kutim.
Berikutnya petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana dan kajian resiko bencana daerah dan cara merangkul stakeholder sesuai logo segi tiga biru.
Kemudian pemerintah masyarakat dan dunia usaha dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Selanjutnya cara rekrutmen dan pembinaan terhadap fasilitator yang sudah bersertifikat nasional untuk mendampingi masyarakat desa tangguh bencana dan terakhir pembinaan terhadap relawan desa tangguh bencana,” kata Junaidi. (dy)
