Bikin Angka Golput Tinggi

Potensi minimnya partisipasi pemilih di Pilkada masih membayangi Kutim. Berkaca dari Pilkada 2013, partisipasi pemilih di Kutim di bawah 50 persen. Kini Kutim diharuskan mengejar sisa 20 persen penduduk wajib KTP.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menilai, tingkat partisipasi di Kutim yang rendah di pemilu sebelumnya menjadi cerminan bahwa masyarakat Kutim belum memiliki kesadaran menyalurkan hak suara. Makanya Pemkab terus berupaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
“Bukan tidak mungkin kalau tingkat partisipasi warga yang rendah dapat membuat suara pemilih dialihkan lagi ke DPR seperti dulu. Makanya, kaum perempuan, pemilih pemula, maupun anak muda perlu meningkatkan kesadaran memilih,” ucapnya belum lama ini.
Saat ini, lanjut dia, biaya pelaksanaan pilkada sangat mahal. Dari APBN, pemerintah mengeluarkan Rp 12 triliun untuk pilkada. Adapun Pemprov Kaltim menggelontorkan APBD Rp 400 miliar untuk pesta demokrasi itu. Sementara tiap paslon rata-rata harus menyiapkan paling sedikit Rp 1 miliar per orang.
Biaya pilkada itu, sambung dia, disiapkan Rp 340 ribu per warga untuk menjadi pemilih. “Bayangkan, kalau ada sejuta pemilih yang golput, Rp 340 miliar terbuang. Karena itu, masyarakat Kutim jangan membuang hak suaranya, karena akan banyak uang yang terbuang,” ucap dia.
Di sisi lain, dia terus mengingatkan agar segala bentuk kecurangan di Pilkada dapat dicegah ataupun ditindak tegas. Sebab kecurangan di Pilkada memang masih rentan terjadi. Buktinya belum lama ini ditemukan petugas PPK yang menggiring para honorer memilih salah satu paslon.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang hendak bermain politik, sebaiknya mengundurkan diri dari pemerintahan.
Sebab, ASN akan disanksi bila terlibat. Sanksinya berupa penundaan gaji, penurunan atau penundaan pangkat, bahkan pemberhentian.
Kepala Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto menyatakan, sejauh ini tingkat golongan putih (golput) di Kutim masih tinggi, dilihat dari Pilkada 2013. “Golput tinggi itu sebenarnya akibat warga yang kurang memiliki kesadaran. Hendaknya jangan mencari-cari kekurangan tiap paslon. Tapi, segera tentukan pilihan, sehingga hak suara bermanfaat. Jangan nanti ketika pilkada sudah lewat, malah berunjuk rasa, padahal dulunya golput,” pungkas dia, saat diwawancarai ketika berkunjung ke Sangatta pada suatu acara belum lama ini. Dia menjabarkan, pada Pilkada 2013 tingkat golput di Kutim mencapai sekira 49 persen. “Kini target pemerintah tingkat partisipasi di Kaltim mencapai 77,5 persen,” ungkap dia.
Kadisdukcapil Kutim Januar HPLA menjelaskan, saat ini jumlah pemilih wajib KTP di Kutim sudah meningkat, sebelumnya tersisa 71 ribu yang harus dicetak, tersisa 67 ribu. Meski memang, ada tambahan data pemilih baru sekira 4 ribu orang. (hd)