bontangpost.id – Manajer, official, hingga pelatih atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII 2022 menolak menandatangani administrasi pencairan bonus. Hal itu disebabkan besaran bonus dinilai tidak sesuai.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan, pemerintah mengusulkan sekitar Rp11 miliar untuk bonus atlet. Terinci, Rp5 miliar di APBD murni dan Rp6 miliar di APBD perubahan.
“Semuanya kami setujui, tidak ada yang dipotong,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyayangkan baru ada penolakan sekarang. “Saya pun bingung, harusnya kan dari awal,” sambungnya.
Adapun menurutnya, kajian semestinya telah dilakukan sebelumnya. Jika demikian, ia pun mempertanyakan koordinasi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar).
“Ini enggak connect antara KONI dan Dispopar,” ujar dia.
Sementara soal dasar perhitungan bonus, Rustam menjelaskan Dispopar mengikuti dan mengambil dua sampling dari daerah lain.
“Itu hasil rapat dengar pendapat kemarin,” imbuhnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, pihaknya telah berkomitmen untuk menyetujui berapapun jumlah anggaran yang diusulkan.
Hal itu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, baik untuk para atlet, official, manager, hingga pelatih.
“Kalau dari pemkot cair dengan nilai tersebut, berarti memang segitu yang diusulkan Dispopar. Kami tidak memotong atau memangkas anggarannya,” jelasnya.
Ia sangat menyayangkan bila pada akhirnya ada keributan yang muncul. “Kenapa dari awal tidak didiskusikan dengan Dispopar,” tandasnya. (*)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
