SANGATTA – Berapa angka pasti jumlah warga yang masuk kategori miskin di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih belum jelas. Sebab, data yang dimiliki beberapa intansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim pun berbeda. Sementara Dinas Sosial (Dissos) selaku instansi yang kerap melakukan pendataan terhadap warga miskin tersebut pun tertutup untuk memberikan data ke media. Sebab, khawatir jika data yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan Bupati Kutim.
“Saya baru seminggu disini (Dissos). Mengenai data, mohon maaf, kami akan lakukan rapat internal dulu. Setelah itu, baru kami sampaikan kepada Bupati Kutim untuk data falid warga miskinnya,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan, Dissos, Achmad Riadi.
Sementara itu, saat media ini mendatangi beberapa kasi dan staf teknis yang membidangi masalah tersebut, juga turut bungkam memberikan data warga miskin di Kutim. Sebab, mereka mengaku masih baru menempati posisi tersebut dan tidak berani memberikan data yang belum falid, meskipun, pada tahun 2015 dan 2016, data tersebut sudah pernah terekspos di media.
“Datanya belum falid. Bahkan, masih banyak kecamatan yang belum memberikan data secara tertulis ke kami (tentang warga miskin,red). Seperti, kecamatan Busang, Sangatta Utara dan Wahau. Kemungkinan bisa bertambah dan berkurang,” kata salah seorang staf yang enggan menyebutkan namanya.
Dirinya hanya berani memberikan data khusus warga miskin saja. Itupun, setelah diberikan penjelasan yang mendalam.
Menurutnya, dari data sementara warga miskin yang didata Dissos Kutim, terdapat sebanyak 4.861 jiwa. Data ini hanya sebagian kecil orang miskin di Kutim. Sebab, masih ada 25 golongan yang berhak menerima bantuan rutin dari pemerintah. Seperti halnya, bantuan lansia, disabilitas, penyandang disabilitas, pemulung,pengemis dan beberapa golongan lainnya.
“Kalau untuk khusus orang miskin, hanya 4.861 orang saja. Tetapi masih ada bagian kelompok lainnya. Ada 26 golongan yang kami tangani. Tetapi untuk itu ada bidangnya masing-masing. Kami hanya merangkum saja. Silahkan minta dimasing-masing bidang yang terkait,” katanya.
Sebelumnya, data warga miskin yang dikeluarkan Dissos menjadi acuan Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan untuk pengobatan yang ditanggung melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tercatat untuk 2017 ada 4.000 warga miskin di 18 kecamatan yang ditanggung pemerintah.
“Kalau tidak salah, ada 10 ribuan lebih data orang miskin di Kutim. Tetapi itu akan dikerucutkan lagi hingga menjadi 4 ribu orang. Karena pemerintah hanya menanggung 4 ribu orang saja untuk BPJS Kesehatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Diskes Kutim dr Bahrani. (dy)
