Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam, AN-NUR ingin Benua Etam Mandiri

SAMARINDA – Sebagai daerah dengan segudang kekayaan sumber daya alam, pertumbuhan pembangunan di Kaltim dirasakan terlampau lambat. Akibatnya, akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur jalan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dirasakan tidak kunjung mencapai titik “klimaks”.

Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 menjadi salah satu ajang unjuk gigi, maupun pembuktian kemampuan bagi sejumlah calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), terutama dalam hal program pembangunan. Salah satunya cagub dan cawagub Kaltim, Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan Ismail (AN-NUR).

Kedua pasangan calon (paslon) yang diusung duet Partai Golkar dan NasDem ini menilai, ada beberapa persoalan pelik yang membuat akselerasi dan pertumbuhan pembangunan di tanah Benua Etam sulit bergerak cepat. Bahkan cenderung fluktuatif seiring dengan ekonomi nasional yang tidak menentu.

Melalui bincang ringan di posko pemenangannya di Jalan Pahlawan, Samarinda, Senin (12/2) siang kemarin, Sofyan Hasdam memandang, pembangunan ekonomi Kaltim masih tergantung pada sumber daya alam tidak terbarukan, seperti batu bara maupun minyak dan gas (migas). Kedua sektor ini sangat bergantung pada kondisi harga pasar dunia.

Karenanya, Kaltim ke depan harus mulai meracik strategi untuk melepas ketergantungan tersebut. Sebab, menurut mantan Wali Kota Bontang dua periode tersebut, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa batu bara dan migas pelan tapi pasti akan terkikis. Karenanya, Kaltim harus segera melangkah keluar.

“Tahun 2016, produksi batu bara dan migas terbilang masih cukup banyak. Tapi harga pasar dunia turun. Kita lihat bagaimana APBD seluruh kabupaten/kota, hingga provinsi akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akibatnya semua daerah mengalami defisit,” jelasnya.

Bagi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kaltim ini, dirinya bukan anti menjadikan sektor pertambangan sebagai pijakan pembangunan. Hanya saya, pemerintah dan masyarakat Kaltim sudah harus mencari solusi lain jika tidak ingin Kaltim mengalami kebangkrutan ekonomi.

“Selain prioritas program tambang, kita harus memberi prioritas sumber daya alam terbarukan. Saya menyebutnya dengan hilirisasi industri sumber daya alam. Sebagai contoh, sawit ada crude palm oil (CPO), selanjutnya jangan dikirim keluar. Bagaimana supaya CPO bisa menjadi pabrik sabun, minyak goreng, ataupun pabrik biodiesel di Kaltim. Selain sawit, ada karet, rumput laut, dan perikanan bisa dibuatkan pabrik hilirisasinya,” paparnya.

Pengembangan ekonomi Kaltim melalui hilirisasi industri bisa berdampak positif bagi pembangunan. Selain itu, hilirisasi industri akan membuka kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat. Mulai dari perkotaan hingga ke desa-desa di Kaltim.

“Banyak hal yang sebenarnya bisa dikembangkan di Kaltim bila ada program hilirisasinya. Tenaga kerjanya kita dapat. Pajaknya pun kita dapat. Sehingga Kaltim tetap sustain, tetap hidup, tetap jalan dengan baik walau tambang ke depan akan habis,” katanya.

Senada, Cagub Kaltim Nusyirwan Ismail menilai, sudah saatnya Kaltim menumbuhkan basis-basis ekonomi lain di luar sektor pertambangan. Hal itu menjadi syarat jika Kaltim ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya di Indonesia.

“Kita ingin mengejar pertumbuhan yang tinggi. Karena secara nasional, rata-rata pertumbuhan yang memadai itu di angka 5 persen. Sementara Kaltim, sejak lama bertumpu pada migas dan batu bara tidak lebih dari angka itu. Bahkan di tahun 2016 angkanya negatif 0,34 persen, mengalami kontraksi,” ungkap Wakil Wali Kota Samarinda dua periode ini.

Sektor potensial yang bisa digarap Kaltim ke depan yakni pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Jika mata rantai tersebut dikelola secara maksimal, maka akan membuka peluang kerja yang banyak, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kuncinya adalah hilirisasi melalui basis-basis sumber daya terbarukan. Seperti halnya sawit, karet, dan perikanan, mata rantainya masih pendek dan perlu dikembangkan. Kalau sektor-sektor itu dikembangkan dan dibuatkan regulasi yang tepat, kami yakin Kaltim bisa maju,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Sofyan Hasdam, permasalahan pelik lainnya yang harus segera dituntaskan yakni infrastruktur jalan. Kebanyakan jalan-jalan provinsi di Kaltim saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Belum lagi jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan desa di setiap kabupaten.

Yang tidak kalah menyedihkannya, suami dari Wali Kota Bontang Neni Moernieni ini melihat, hampir sebagian besar infrastruktur jalan di basis-basis pembangunan ekonomi kondisinya juga sangat parah. Terutama di pusat-pusat perkebunan kelapa sawit.

“Kebanyakan jalan yang rusak di Kaltim adalah jalan negara. Sekarang bagaimana melakukan lobi politik ke pusat. Kami ini dari dua partai berbeda, saya dari Golkar dan pak Nusyirwan dari NasDem. Sehingga akan memudahkan kami melobi ke DPR RI. Peran DPR RI dan DPD RI asal Kaltim akan kami dorong untuk memperjuangkan anggaran pembangunan di pusat,” katanya.

Selain itu, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltim ini mengatakan, selama pertumbuhan ekonomi di Kaltim tidak terjadi, maka jangan harap masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan dengan mudah.

Karenanya, selagi ada kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang bisa diserap dari pemerintah pusat, maka penting bagi Kaltim intensif membangun lobi dan komunikasi ke pemerintah pusat. Terutama terkait berbagai permasalahan pembangunan di tanah Borneo.

“Selagi DBH masih ada, maka pemerintah harus menyiapkan data dan fakta masalah pembangunan di Kaltim yang perlu diketahui pemerintah pusat. Kita sampaikan, lihatlah Provinsi Kaltim yang paling banyak menyumbang terhadap devisa negara, tapi ternyata jalanannya rusak parah. Saya yakin menteri tidak pernah ke Muara Wahau, Muara Bengkal, atau daerah-daerah lainnya di Kaltim,” tuturnya.

Dengan data dan fakta yang kuat, serta hasil kajian akademis yang jelas, maka pemerintah bisa memperjuangkan program pembangunan di pusat yang lebih banyak. Khususnya yang berkenaan dengan pembangunan di bidang infrastrtruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan.

“Sekarang ini, kita sudah mendapatkan penghargaan dengan diberikannya porsi khusus participating interest (PI) 10 persen dari Blok Mahakam. Dulu tidak ada. Di daerah Bontang juga sudah dapat, provinsi juga begitu. Ini kesempatan untuk kita memperbaiki infrastruktur,” katanya.

Menurutnya, syarat pemerataan ekonomi dan pembangunan juga ada pada kebijakan hilirisasi industri. Kata dia, melalui program itu, Kaltim ke depan bisa menumbuhkan kemandirian ekonomi, kemandirian pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan melalui hilirisasi industri, selain akan menekan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan itu dapat menciptakan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Kaltim bisa membangun secara mandiri tanpa merusak ekosistem alam.

“Saya berkeinginan, Kaltim ke depan bisa tumbuh tanpa harus lagi merusak alam. Karena saya ingin, tanah dan kekayaan alam Kaltim tetap bisa dirasakan keindahannya oleh anak cucu. Walaupun kekayaan tanah Kaltim harus diambil, masih kita sisakan, karena kita tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

Pria lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini memandang penting, supaya Kaltim bisa melakukan transformasi perekonomian, sosial, dan lingkungan atau ekologi. Sebab, kemajuan zaman menghendaki ada inovasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan.

“Pilgub Kaltim ini menjadi salah satu momentum bagi saya dan pak Nusyirwan tampil membangun Kaltim. Saya sendiri berkeinginan, Kaltim memiliki masyarakat yang sehat, baik pendidikan, ekonomi dan investasi, lingkungan, dan pemerintahannya,” harapnya. (drh)