Duh.. Pesawat N-219 Butuh Suntikan Dana Rp 81,8 M

BOGOR-Setelah sukses uji terbang tahun lalu, tahun ini konsentrasi pesawat N-219 (Nurtanio) adalah sertifikasi. Namun, proses ini terancam mandek di tengah jalan. Sebab masih ada kekurangan anggaran puluhan miliar.

Dirjen Penguatan Inovasi (PI) Kemenristekdikti Jumain Apple mengatakan, untuk sertifikasi butuh 340 jam terbang. Dan, untuk satu kali terbang, dibutuhkan anggaran sampai Rp 250 juta. Jadi, untuk menyelesaikan keseluruhan proses jam terbang sertifikasi, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 75 miliar lebih.

“Persoalannya tidak ada anggarannya di Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, red),” katanya di sela Rapat Kerja Ditjen PI Kemenristekdikti di Bogor kemarin (1/2).

Sempat muncul desakan supaya suntikan dana sertifikasi pesawat berkapasitas 19 penumpang diambilkan dari anggaran Kemenristekdikti. Namun, sampai saat ini belum diputuskan. Dia tidak ingin proses sertifikasi N-219 berhenti di tengah jalan.

“Kalau tidak (berlanjut, red) nasibnya sama dengan pesawat N-250. Jangan sampai mangkrak lagi,” tutur Jumain.

Dia mengatakan, sedang dikaji klausul-klausul pendanaan riset pesawat N-219. Di antaranya melibatkan pihak swasta. Tinggal bagaimana membuat regulasi supaya pihak swasta bisa masuk bersama Lapan dan PT Dirgantara Indonesia (DI) selaku pelaksana proyek pesawat nasional N-219.

Kepala Kapan Thomas Djamaluddin membenarkan bahwa kondisi saat ini ada kekurangan biaya sertifikasi. Dia menjelaskan di Lapan sejatinya ada biaya sertifikasi pesawat N-219 di APBN. Tetapi jumlahnya tidak cukup.

“Untuk sertifikasi butuh 340 jam. Tahun lalu sudah 16 jam terbang,” jelasnya.

Di Lapan sudah ada anggaran untuk jam terbang sertifikasi sebesar Rp 37,4 miliar. Dia mengungkapkan dana itu masih kurang Rp 81,8 miliar. Sebab, total biaya untuk sertifikasi terbang mencapai Rp 119 miliar.

Untuk mempercepat proses sertifikasi, kewajiban 340 jam terbang akan dikebut dengan dua unit pesawat N-219. Untuk pesawat unit kedua, direncanakan sudah siap terbang pada Maret-April depan. “Insyallah 2018 (proses sertifikasi, red) tuntas,” katanya. (wan/ttg/jpg)