bontangpost.id – Anggota DPRD Bontang ramai-ramai mendukung kebijakan baru yang diterapkan SPBU Bontang terkait penyaluran BBM jenis solar sejak, Sabtu (10/9) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris berpendapat bahwa langkah yang diambil oleh Pemkot Bontang sudah tepat. Untuk membenahi karut marut antrean solar subsidi di SPBU Bontang.
“Ini bagian dari solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi. Akhirnya ada keputusan yang dibuat pemerintah untuk menjawab keluhan warganya,” ucap legislator yang disapa AH ini.
Terpusatnya pengisian solar bagi kendaraan besar di SPBU Km 3 Jalan Arif Rahman Hakim dan Km 8 Jalan Poros Bontang-Samarinda perlu mendapat perhatian lebih.
Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan penyaluran di dua SPBU itu berjalan lancar. Yakni menjamin ketersedian solar serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menurut politikus Gerindra itu, 8 ton liter solar per hari yang disediakan SPBU belum mencukupi kebutuhan solar kendaraan besar. Untuk itu, dia meminta pemkot untuk melakukan koordinasi ke pihak Pertamina perihal penambahan kuota solar untuk Bontang.
“Tidak menutup kemungkinan kendaraan besar dari luar daerah akan singgah untuk melakukan pengisian di dua SPBU tersebut. Maka dari itu penambahan kuota perlu dilakukan. Apalagi satu kendaraan besar yang menggunakan fuel card merah menampung 150 liter dalam sekali pengisian,” urainya.
Pengawasan ketat kepada dua SPBU itu menurutnya perlu dilakukan agar praktik penimbunan BBM bersubsidi tidak terjadi lagi.
“Kalau kuota ditambah otomatis pengawasan juga harus ditambah. Kejadian sebelumnya harus dijadikan pertimbangan untuk hal ini,” tandasnya.
Dukungan lain datang dari anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal. Ia mengaku sangat mengapresiasi keputusan Pemkot atas perubahan jam penyaluran yang sebelumnya pukul 14.00 menjadi pukul 08.00 Wita. Sebab dinilai mampu mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan.
“Semoga dengan dibukanya jam penyaluran baru bisa mengurai kemacetan dan antrean,” ujarnya, Ahad (11/9/202).
Meski mendukung kebijakan tersebut, Faisal meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan evaluasi dalam pekan pertama.
Menurutnya, hal itu perlu menjadi atensi agar kebijakan baru tidak terkesan sia-sia. Ia khawatir keluhan masyarakat khususnya pelaku usaha kembali mencuat akibat antrean kendaraan yang menutupi usaha mereka.
“Kalau dalam beberapa hari ini mampu mengurai kemacetan maka silakan dilanjut. Tapi, kalau kondisinya masih sama sebaiknya jadwal semula diterapkan kembali,” sebutnya. (*)
