Fokus Selesaikan Masalah Banjir, Berharap Rp 250 M dari Pusat dan Bankeu

bontangpost.id – Pemkot Bontang menganggarkan Rp 45.264.000.000 untuk penyelesaian banjir. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin mengatakan, program itu diusulkan masuk dalam batang tubuh APBD 2022 mendatang.

“Ini di APBD murni. Belum termasuk bankeu dan bantuan dari pemerintah pusat. Juga masih ada pagu anggaran yang menyebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain,” kata Amiruddin.

Diketahui, program penanggulangan banjir masuk dalam skala prioritas. Pada visi-misi pemerintahan Basri Rase-Najirah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. Selepas RPJMD disetujui, maka rencana strategis (Renstra) diserahkan ke OPD terkait.

“Di dalamnya ada banyak mulai dari rencana pembuatan polder, normalisasi sungai, hingga perbaikan drainase. Teknisnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Perkimtan,” ucapnya.

Sesuai rekomendasi Pansus Banjir DPRD sebelumnya, anggaran untuk pengentasan banjir ini 10 persen dari APBD Bontang. Akan tetapi, saat ini Pemkot dihadapkan situasi pandemi Covid-19. Sehingga, belum bisa mencapai ketentuan itu.

Apalagi ada kebijakan untuk refocusing anggaran sehubungan dengan pemulihan ekonomi. Bahkan Pemkot menyiapkan 5 persen yang masuk biaya tak terduga (BTT).

“Mandatory untuk aspek kesehatan sebenarnya 10, tetapi kenyataannya mencapai 20 persen. Karena Pemkot masih fokus dalam penanganan pandemi. Jadi, ada yang dikalahkan. Besarannya masih bergerak karena ada pembahasan di dewan,” tutur dia.

Tak hanya itu, Pemkot juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk penanggulangan banjir. Pengajuan itu diharapkan dari bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. Sebab Pemkot tidak bisa hanya mengandalkan dari APBD saja. Hanya, kepastian realisasi belum diterima pemkot.

Terbesar ialah program penurapan sungai, pembuatan polder, dan pembuatan kolam retensi di Waduk Kanaan. Termasuk dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “OPD juga diharapkan melakukan swakelola. Supaya bisa optimal hasilnya,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam waktu dekat, dua rencana pembuatan polder bakal masuk tahapan penyusunan feasibility study (FS). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Tavip Nugroho mengatakan telah menganggarkan sekira Rp 800 juta untuk tahapan itu. “Itu belum detail engineering design,” kata Tavip.

Kedua polder itu rencananya berlokasi di Kelurahan Bontang Kuala dan Tanjung Laut. Terkhusus di Bontang Kuala areanya berada di belakang kantor kelurahan setempat. Luas lahan sekira 10 hektare. Daerah itu kini masih bersifat rawa. Nilainya sekira Rp 500 juta.

Sementara lokasi di Tanjung Laut ialah dekat dengan kantor Kecamatan Bontang Selatan. Luasannya lebih kecil dibandingkan Bontang Kuala. Hanya kurang dari satu hektare. Anggarannya sekira Rp 300 juta. Tahun ini, anggaran yang dikucurkan belum termasuk pengurusan amdal.

“Dananya tidak cukup. Juga DED akan dimasukkan dalam anggaran tahun depan. Otomatis fisik baru bisa di 2023,” ucapnya.

Ia memastikan penyusunan FS ini dapat rampung akhir tahun ini. Hasilnya, konsultan akan melaporkan kajian ini ke Dinas PUPRK. Sementara untuk Polder Satimpo dan Gunung Telihan sebelumnya telah disusun FS. Progresnya masuk tahapan pembebasan lahan. Tetapi, ini terkendala dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan data LPSE, rencana polder Bontang Kuala dan Tanjung Laut telah menempuh review DED pada 2019 lalu. Rinciannya Rp 399 juta untuk Polder Bontang Kuala dan Rp 350 juta Polder Tanjung laut. (*/ak/ind/k15)