Gaji Guru Honorer Terganjal Anggaran 

SAMARINDA – Defisit anggaran menjadi alasan di balik kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim memotong gaji ribuan guru honorer tingkat SMA di Kaltim. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Disdik dengan asosiasi guru honorer dan Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (12/3) kemarin.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Kaltim, Idhamsyah mengungkapkan, di 2018 pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Komisi IV untuk memecahkan masalah gaji guru honorer di Kaltim. Hasilnya, disepakati penambahan gaji guru honorer. Namun karena terjadi defisit anggaran, terpaksa gajinya tetap dipertahankan sesuai kebijakan awal yakni Rp 1,5 juta per bulan.

“Kami hanya mengeksekusi anggaran yang ada. Karena memang duit tidak ada. Apalagi ini tahun politik (pengeluaran jadi banyak, Red.). Kami juga harus membayar utang multiyears,” kata Idhamsyah.

Disinggung soal pembayaran gaji guru honorer di bulan Januari dan Februari, Disdik mengaku akan segera membayarnya. Namun pencairan masih menunggu data jumlah guru honorer di sekolah. Pasalnya setiap tahun data guru honorer sering berubah.

“Padahal kami mendasarkan anggaran untuk gaji guru honorer itu dari data sekolah. Kalau berubah-ubah, bagaimana kami bisa menganggarkan? Kami sudah siapkan anggarannya, tidak eksekusi saja,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menuturkan, penurunan gaji guru honorer mestinya tidak terjadi jika kabupaten/kota tetap menganggarkannya di APBD. Karena pengalihan gaji guru honorer melalui perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak berarti menghentikan kewajiban pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) membayar insentif guru honorer.

“Sebelum kewenangan (penggajian guru honorer) itu ditarik ke provinsi, gajinya mencapai Rp 3,5 juta perbulan. Tapi setelah kewenangan itu ditarik, pemkab dan pemkot ramai-ramai menyetop anggaran untuk gaji guru honorer,” ujarnya.

Penghentian anggaran untuk guru honorer di APBD kabupaten/kota, lanjut Rusman, tentu saja membawa dampak yang sangat buruk bagi guru. Padahal jika tetap ada sharing anggaran antara pemprov, pemkab, dan pemkot, gaji guru honorer bisa tetap disesuaikan dengan Upah Minumum Provinsi (UMP) Kaltim.

“Kewenangan boleh diambil alih provinsi, tetapi secara fisik guru itu mengajar di kabupaten/kota. Maka jangan sampai mereka (bupati dan wali kota, Red.) melepas tangan. Guru ada di sana, jadi secara fisik mereka membawa manfaat untuk kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia memastikan, melalui Perda dan Peraturan Gubernur (Pergub), Komisi IV DPRD akan membuat skema sharing anggaran untuk guru honorer. Sehingga gajinya tetap sesuai standar UMP Kaltim.

“Tetapi itu bertahap melalui sharing anggaran. Kami akan usahakan di APBD Perubahan 2018, gaji guru honorer Rp 2,5 juta. Di tahun berikutnya, kami perjuangkan lagi. Hingga nanti sesuai standar UMP Kaltim,” tutupnya. (*/um)