Hanya Tiga Orang PPK di Pileg dan Pilpres

SAMARINDA – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pipres) 2019 masih tersisa satu tahun lagi. Tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sudah mulai menyusun komposisi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Jika sebelumnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah lima orang, maka di Pemilu 2019 hanya berjumlah tiga orang.

Komisioner KPU Kaltim, Mohammad Syamsul Hadi menuturkan, pengurangan jumlah anggota PPK ini sesuai perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya pengurangan jumlah anggota PPK ini, dipastikan tugas penyelenggara Pemilu di kecamatan tersebut akan jauh lebih berat dibanding Pemilu sebelumnya.

“Tugas PPK di Pemilu 2019 sangat berat. Jauh lebih berat dibandingkan Pemilihan Gubernur (pilgub). Karena tugasnya rangkap, antara Pilpres dan Pileg,” ujar Syamsul, Rabu (7/3) lalu.

Ia menyebut, KPU di kabupaten/kota akan berhati-hati menentukan komposisi anggota PPK. Karena tugas panyelenggara pemilu di kecamatan tersebut berlipat ganda, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman menjalankan tugas di Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Pola perekrutan anggota PPK, kata Syamsul, bisa dilakukan dengan membuka pendaftaran secara umum dengan melibatkan masyarakat yang memenuhi syarat menjadi anggota PPK. Tetapi bisa juga pola rekrutmen dengan memaksimalkan peran anggota PPK yang sedang menjalankan tugas di Pilkada.

“Kami memilih perekrutan dengan pola memaksimalkan anggota PPK yang sudah bekerja di Pilgub. Pertimbangannya lebih efisien dibanding membuka pendaftaran ulang, karena jika membuka lagi pendaftaran, butuh energi dan biaya yang lebih besar,” ungkapnya.

Dari lima orang anggota PPK di Pilgub 2018, hanya tiga orang yang akan rangkap tugas di Pilgub, Pileg, dan Pilpres. KPU di setiap kabupaten/kota sudah melakukan rekrutmen sejak Februari lalu. Sedangkan proses pelantikan akan dilakukan bulan ini, paling lambat 9 Maret 2018.

“Anggota yang mengisi tugas rangkap di Pemilu ini, tentu saja yang sudah melewati tahapan wawancara dan uji kompetensi yang sangat ketat. Mereka bukan saja diuji dari segi wawasan Pemilu, tetapi juga kemampuan yang sudah teruji di lapangan,” ungkpanya. (*/um)