Harga Minyak Goreng di Bontang Masih Mahal

bontangpost.id – Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter mulai diberlakukan di seluruh Indonesia, Rabu (19/1/2022) hari ini. Kendati begitu, harga minyak di di Bontang, Kalimantan Timur masih bertahan di angka Rp 39-42 ribu per dua liter.

Bontangpost.id memantau harga minyak di sejumlah toko di Jalan KS Tubun. Seorang penjual Juhaeriyah, mengaku baru mengetahui soal kebijakan penyeragaman harga itu. Menurutnya kebijakan tersebut bagus, namun pemerintah tidak bisa memaksa pedagang menjual minyak dengan harga baru. Mengingat sejumlah pedagang masih menyimpan stok minyak harga lama.

“Bagus saja kalau turun. Tapi kita belum bisa jual segitu karena ini masih mahal waktu kita beli,” ujarnya kepada bontangpost.id, Rabu (19/1/2022) pagi.

Perempuan berkacamata ini bilang, sejak sebelum Hari Raya Natal 2021 lalu hingga kini, harga minyak goreng di tokonya masih bertahan di harga Rp 39 ribu hingga Rp 42 ribu per dua liter. Beda merek minyak, beda harga.

“Tapi sekarang saya cuma jual Bimoli. Biar mahal dibeli juga. Karena bedanya juga cuma seribu, dua ribu,” ungkapnya.

Hal lebih kurang serupa diungkapkan penjual lainnya Ambo. Dia mengatakan, kebijakan menurunkan harga itu bukan saja menguntungkan pedagang, tapi juga konsumen. Selama ini pedagang tak bisa merespon berlebih keluhan warga terkait harga minyak yang meroket. Mengingat pedagang eceran seperti Ambo hanya mengambil dari agen.

“Kami cuma ambil di agen. Makanya mahal. Semoga bisa turun. Tidak enak juga kita kalau mau jual mahal. Kasihan pembeli,” sebutnya.

Adapun, usai kebijakan ini, pemerintah berjanji bakal menyediakan goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan.

Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal satu bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Penyebaran minyak goreng tersebut dilakukan pemerintah untuk menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. (*)