bontangpost.id – Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian punya cara terendiri untuk tetap menyerap aspirasi warga Kaltim. Yakni melalui diskusi virtual dengan judul “Diskusi Serap Aspirasi”.

Diskusi ini diselenggarakan pada 4 Maret 2021 yang dihadiri oleh 4 pejabat Pemprov Kaltim. Yakni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anwar Sanusi, kepala Dinas Pariwisata Sri Wahyuni, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Syirajuddin, serta kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Adanya pandemi ini merubah banyak hal, namun tetap harus mempererat silaturahmi. Saya mengharapkan bisa mendengar, baik itu masukan, mungkin juga umpan balik dari apa yang sudah dilaksanakan bersama pada periode yang lalu. Dan apa yang teman-teman harapkan untuk disinergikan pada masa yang akan datang. Semoga kita bisa melalui masa pandemi ini dengan lebih cepat dan lebih yakin dengan bersinergi bersama-sama,” ucap Hetifah, membuka diskusi.

Anwar Sanusi, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menyampaikan harapannya agar setiap pemangku kepentingan terutama Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk saling bersinergi agar cita-cita setiap dinas dapat terwujud dengan baik.

Sementara Sri Wahyuni menyampaikan harapannya bahwa untuk kuota sertifikasi CHSE di program 2021, Kaltim bisa mendapat penambahan kuota. Mengingat warga Kaltim sangat antusias dengan program tersebut.

Sedangkan Syirajuddin menyinggung Stadion Utama Palaran. Dia berharap dipilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara turut berdampak pada stadion megah yang kini tak terurus itu. “Kegiatan-kegiatan internasional juga tentu bisa terlaksana di stadion tersebut,” terangnya.

Harapan lain disampaikan Taufik, Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Dia mengharapkan adanya suatu regulasi atau aturan yang setingkat peraturan menteri, yang mengatur tentang kewajiban sekolah dan perguruan tinggi untuk memiliki perpustakaan yang terakreditasi sebelum mengajukan akreditasi perguruan tinggi atau sekolahnya. Sehinnga minimal perpustakaannya sudah terakreditasi terlebih dahulu.

Selain 4 kepala OPD Kaltim, diskusi ini juga menjadi ajang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu untuk menyampaikan keinginan mereka. Salah satunya adalah jaringan internet yang sangat perlu ditingkatkan.

“Tahun ini ada sekitar Rp 60 triliun yang dialokasikan untuk memastikan jaringan di seluruh Indonesia bisa memadai melalui Kementerian Kominfo, dan kami akan turut mengawalnya. Kemudian juga kami mohon diberikan data desa atau wilayah mana saja yang masih blindspot di wilayah Mahakam ulu. Tidak hanya untuk Mahakam Ulu, tetapi juga untuk daerah lain yang masih belum terjangkau untuk bisa memberikan datanya ke kami agar bisa diusahakan memprioritaskan bantuan agar jaringan bisa terus memadai,” jawab Hetifah.

Diskusi ini turut dihadiri perwakilan anggota DPRD kabupaten/kota di Kaltim, hingga perguruan tinggi. Acara ini dihadiri disaksikan 500 orang. Ditambah ratusan penonton yang menyaksikan secara melalui akun YouTube Hetifah Scholarship Association. (*)