HUT Bontang Harus Jadi Momentum Introspeksi

bontangpost.id – Resmi sudah Kota Bontang berumur 24 tahun, sebagai daerah otonom momentum tersebut sejatinya dijadikan renungan untuk introspeksi. Apa saja yang sudah dilakukan selama 24 tahun perjalanan. Apa yang telah dicapai. Karena esensinya daerah otonom itu kemandirian. Pertanyaannya sudah seberapa besar kemandirian Kota Bontang?

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerangkan, otonom berarti mandiri dalam banyak hal seperti mandiri fiskal dan lain sebagainya.

“Saya Dirjen Otonomi daerah, yang ditugaskan menjadi Pj gubernur. Tahu enggak, ada 329 kabupaten kota yang lagi antri di meja saya untuk menjadi daerah otonom. Nah, daerah yang sudah jadi otonom kok tidak bersyukur,” sesal Akmal Malik ketika menyampaikan sambutan pada seremonial HUT Bontang.

Akmal Malik pun menanyakan, apakah dihitung pergerakan pembangunan dari waktu ke waktu, punya enggak datanya? Akhirnya ketika diminta introspeksi diri, bingung dimulai dari mana, enggak jelas karena datanya tidak ada.

“Harusnya dari awal ada datanya, sehingga bisa terlihat progresnya. Kita sering lupa, dalam penggunaan data. Dan masalah data ini masih menjadi polemik di Indonesia,” paparnya.

Jujur, kata Akmal Malik, sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun sampai saat ini belum merdeka soal data.

“Kami punya data dari Kementerian Sosial, data dari pencatatan sipil, hingga data kesehatan. Dan masalah tiap data berbeda, energi habis ribut hanya karena persoalan data,” sesalnya.

Dia menyebut, data itu dikumpulkan dari desa atau kelurahan, dari sana munculah data kecamatan. Termasuk data kabupaten, data provinsi, dan nasional. Kalau ada data di desa atau kelurahan salah, maka satu Indonesia salah semua datanya.

“Harusnya kebijakan itu dibuat berdasarkan data dari sebuah desa atau kelurahan. Sehingga pembangunan akan lebih tetap sasaran,” tegasnya.

Ke depan, Akmal Malik ingin ada titik awal, yang dijadikan data sebagai acuan. Misalnya tahun ini ada 10 rumah tidak layak huni. Maka tahun berikutnya, berapa anggaran provinsi dan berapa anggaran kabupaten.

“Sehingga rumah tidak layak huni tersebut berkurang jumlahnya,” sebutnya.

Selama setahun menjadi Pj Gubernur di Sulbar, Akmal Malik mengatakan telah menghimpun data. Mulai anak stunting, kemiskinan ekstrim, anak yang tidak sekolah, rumah tidak layak huni, rumah tanpa toilet, hingga orangtua rentan usia di atas 65 tahun.

“Dengan demikian, dari data itu, kades atau lurah bisa jelas kerjanya. Misalnya untuk anak stanting, mereka memastikan si anak makan dua telur sehari. Kalau tidak maka dia kena stanting,” pungkasnya. (*)