Ibu Kota Negara Bakal Dipindah ke Luar Jawa

Pemerintah mulai merealisasikan rencana memindahkan ibu kota negara. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4), Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindah ibukota ke luar pulau Jawa.

“Dalam ratas diputuskan, presiden memindahkan Ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden.

Pemilihan pindah ke luar Jawa merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut ditolak Jokowi.

Pria yang akrab disapa Bambroj itu menambahkan, kondisi Jakarta sebagai ibukota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya.

“96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk,” imbuhnya. Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbasar di dunia, Indonesia perlu ibukota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city.

Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun pusat perekonomian tetap di Jakarta.

Soal lokasi ibu kota baru, Bambroj belum mau menyebutkan. Hanya saja, berdasarkan kajiannya, ada sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan. Yakni lokasi strategis antara barat-timur untuk merepresentasikan keadilan, ada lahan yang luas milik pemerintah/BUMN, bebas bencana alam, tersedia air dan bebas pencemaran lingkungan.

“Juga harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin minimumkan potensi konflik sosial. Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,” kata dia. (jpc)