SANGATTA – Perwakilan dari TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan awak media di Kutim kompak membacakan deklarasi ikrar netral. Dalam hal tersebut mereka dituntut tidak terlibat kampanye pemilihan calon gubernur dan wakilnya. Deklarasi itu dilaksanakan di Polres Kutim, Selasa (13/3).
Dalam kegiatan yang dihadiri pula oleh bupati, wakil bupati, ketua DPRD, dan seluruh tim sukses dari masing-masing partai politik tersebut berisi bermacam agenda. Seperti pembacaan deklarasi dan dilanjut simulasi pilkada.
Dalam sambutannya, Bupati Kutim, Ismunandar menyampaikan imbauan pada seluruh elemen yang sudah ditentukan tersebut untuk tidak terlibat dalam kampanye. Selain itu menjelaskan jika ada yang terlibat maka akan dikenai sanksi.
“Tidak ada satupun dari TNI, POLRI, ASN, jurnalis, panwaslu, dan KPU yang boleh terlibat politik. Semua harus netral. Bahkan untuk like status maupun foto pada sosial media milik paslon, mereka akan dikenai sangsi teguran. Namun jika melakukan hal tersebut lebih dari sekali, bisa saja dikenai sanksi yang lebih berat,” kata Ismu sapaan akrabnya.
Adapun lima poin dari ikrar netral tersebut antara lain, senantiasa bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018. Yang kedua, tidak melibatkan diri pada politik praktis untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. Poin ketiga, tidak menggunakan atribut dan melakukan foto bersama pasangan calon. Keempat, mewujudkan sinergitas dan solidaritas dalam mengawal, mengamankan, menyukseskan Pilgub. Tekakhir, senantiasa bersama-sama menciptakan dan memelihara rasa aman, tertib, nyaman, tentram, dan damai serta humanis demi terwujudnya kamtibmas yang kondusif.
Kapolres Kutim, AKBP Teddy Ristiawan mengatakan dirinya siap melakukan semua isi deklarasi.Dia berharap semua elemen yang sudah disebutkan dalam ikrar tersebut dapat konsisten untuk tidak terlibat pemilu.
“Kami siap melaksanakan apapun yang ada dalam ikrar. Untuk tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Bahkan kita harus netral dan mendukung saja siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di Kaltim,” ujarnya.
Dirinya mengimbau pada semua pihak agar tidak terlibat politik uang. Selain itu ia mengharapkan pemilihan cagub dan cawagub di Kaltim pada 27 Juni 2018 mendatang dapat berjalan kondusif.
“Saya berharap kita semua dapat menghindari politik uang, menyebarkan hoax, dan SARA. Selain itu, tidak melanggar aturan yang ada. Agar proses pemilukada di Kaltim dapat berjalan aman dan damai, hingga terpilihnya kepala daerah baru yang amanah,” tutupnya. (*/la)
