BONTANGPOST.ID, Bontang – Penanganan stunting masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Calon Wali Kota Bontang nomor urut 2 Sutomo Jabir menjelaskan, peran posyandu dan puskesmas harus dikuatkan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan insentif kader posyandu mesti dilakukan. Jika demikian, kader dapat mengambil peran dalam mengawal setiap program kesehatan yang ada.
“Insentif hanya Rp300 ribu, jangankan masyarakatnya, kadernya pun bisa stunting,” jelasnya dalam debat publik pilkada Bontang, Minggu (10/11/2024).
Selain itu, edukasi juga harus digalakkan. Bahkan ke tingkat sekolah. Terlepas menguatkan sejumlah program yang sudah ada.
Sementara calon Wali Kota Bontang nomor urut 2 Najirah mengungkapkan, prevalensi stunting menurut data e-PPGBM sekitar 19,6 persen. Adapun banyak upaya telah dilakukan dalam penanganannya.
Ia menyebut, pihaknya bakal melakukan pendataan by name by address. Kemudian melakukan intervensi dengan intesif.
“Kami juga akan mencanangkan orangtua asuh dalam membantu penanganan stunting,” sebut dia.
Selanjutnya, calon Wali Kota Bontang nomor urut 4 Neni Moerniaeni menuturkan, stunting dapat terjadi karena gizi buruk, infeksi kronis, dan sanitasi.
Menurutnya, sanitasi di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Tanpa mengatasi masalah sanitasi, stunting juga akan sulit diatasi.
“Ironis dengan APBD yang cukup besar, tapi persoalan sanitasi belum selesai,” tutur dia.
Selain itu, penguatan edukasi harus terus dilakukan, bahkan sejak pranikah.
Lebih lanjut, calon Wakil Wali Kota Bontang nomor urut 1 Chusnul Dhihin membeberkan, pihaknya bakal menyusun aplikasi terintegrasi antara Dinas Kesehatan (Diskes) dan pihak terkait lain.
Hal itu untuk mengetahui data balita stunting melalui sistem yang sudah terintegrasi.
“Tinggal teman-teman di lapangan, melakukan intervensi. Ibaratnya seperti jemput bola,” tandasnya. (*)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
