Semua Kendaraan Dinas Akan Dinventarisir Ulang 

Penyaluran Satu Pintu Lewat Bagian Perlegkapan

SANGATTA – Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menunjuk Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim) untuk segera menginventarisir ulang seluruh kendaraan dinas. Menyusul adanya perubahan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

“Saya sudah instruksikan Bagian Perelengkapan untuk menginventarisir semua kendaraan dinas. Karena ada beberapa OPD baru yang belum memiliki mobil dinas. Kalau sudah diinventarisir, Bagian Perlengkapan yang berhak mendistribusikannya. Jadi satu pintu,” ucap Kasmidi.

Dia mengaku, dengan adanya penyaluran kendaraan dinas dibawah Bagian Perlengkapan, maka tidak aka nada perang rekomendasi lagi. Sebab belakangan, ada beberapa pegawai yang memanfaatkan rekomendasi tersebut untuk menggunakan kendaraan dinas.

“Jadi diadu. Ada yang pinjam pakai dari pak Sekda, sementara saya tidak membolehkan. Makanya kita tidak ingin itu terjadi lagi. Nanti kita lihat umur mobil laik dipakai atau tidak OPD tersebut,” katanya.

Kasmidi juga berharap, pemanfaatan kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik. Sebab, kendaraan tersebut merupakan asset pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Perlu dipahami, itu kendaraan operasional pemerintah bukan pribadi. Jadi penempatannya harus mengikuti aturan,” ujar Kasmidi.

Disinggung apakah pemerintah akan mencantumkan label pada setiap kendaraan dinas, dia mengaku, mungkin saja. Namun yang jelas langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menginventarisir seluruh kendaraan dinas tersebut.

Senada, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah pun meminta agar pejabat yang telah dimutasi, agar segera mengembalikan kendaraan dinas yang digunakan ke Bagian Perlengkapan. Sebab, kendaraan tersebut akan dinventarisir ulang sesuai dengan peruntukannya.

“Nanti kendaraan dinas yang dikembalikan akan dibuatkan berita acara serahterimanya. Nah, itu yang akan menjadi pegangan Badan Keuangan dan Aset daerah untuk mendata. Sementara, pendistribusiannya menjadi kewenangan penuh dari bagian perlengkapan,” sebut Irawansyah. (aj)