Komisi III Minta DAK Disalurkan Diawal

Komisi III DPRD Bontang mendesak agar Pemkot Bontang meminta pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih awal. Pasalnya, selama ini, DAK selalu diberikan di APBD perubahan. Sehingga Komisi III berencana konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam mengatakan, permasalahan 2 tahun terakhir yakni adanya keterlambatan DAK yang disalurkan ke daerah. Akibatnya, Pemkot Bontang berutang ke para pihak ketiga dalam hal ini kontraktor.

“Dalam hal ini, kontraktor harusnya mengerti karena DAK turun di akhir yakni APBD Perubahan sehingga waktunya sangat mepet sekali,” jelasnya yang juga disampaikan pada rapat bersama perwakilan kontraktor yakni Kadin, Gapeksindo, Hipmi juga Pemkot Bontang, Senin (23/1) kemarin.

Baca Juga: Sokhip Mangkir Sidang BK

Dari anggaran perubahan itu, lanjut Rustam, kontraktor diminta menyelesaikan hingga 15 Desember 2016. Yang menjadi kendala adalah ketika kontraktor dengan dana minim dan mengandalkan pinjaman, sehingga saat Pemkot Bontang belum membayar maka timbul permasalahan sosial. “Saya sendiri belum begitu paham mekanisme penurunan DAK, makanya mau ke Jakarta untuk konsultasi mencari tahu bagaimana formulanya,” ungkapnya.

Rustam menginginkan, seandainya pemerintah pusat memberikan DAK untuk daerah misalnya untuk perbaikan jalan, pihaknya meminta agar dananya sudah tersedia di kas daerah. Karena DAK itu berupa aspirasi dari kementerian dan masuk dalam batang tubuh APBD di daerah.

“Sehingga jika pekerjaan dulu sementara dana belum ditransfer akhirnya bermasalah seperti dua tahun terakhir, jadi bagaimana jika pemerintah pusat sudah men-standby-kan DAK agar tidak ditransfer di akhir tahun,” tuturnya.

Sebab, lanjut Rustam, tidak mungkin juga pekerjaan dari anggaran DAK harus dibayar menggunakan APBD Bontang, sehingga bagaimana caranya agar ketika pekerjaan diberikan, dananya pun sudah disediakan.

Di sisi lain, Rustam juga memberikan apresiasi kepada pemerintah karena selama ini sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan kontraktor. “Kami akan dukung pergeseran mendahului perubahan yang dilakukan pemerintah, kami tidak berdiam diri saja,” pungkasnya.(mga)