Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Sabtu, 4 Februari 2023
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Bontangpost.id
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Home Kaltim

Kontrak Diputus, Tunjuk Pemenang Cadangan

Reporter: M Zulfikar Akbar
Kamis, 24 Oktober 2019, 14:00 WITA
dalam Kaltim
Reading Time: 3 mins read
A A
Proyek jalan poros Samarinda - Bontang yang masih dalam pengerjaan. (prokal)

Proyek jalan poros Samarinda - Bontang yang masih dalam pengerjaan. (prokal)

Scan MeShare on FacebookShare on Twitter

BALIKPAPAN–Preservasi rekonstruksi jalan poros Samarinda-Bontang-Sangatta senilai Rp 155 miliar diharap tetap berlanjut. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait gratifikasi oleh kontraktor pemenang lelang terhadap pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Harlis Tata Tahta (HTT) selaku pemenang tender. Sanksi pemutusan kontrak itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada saat para pihak bermasalah hukum, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Kemudian, dapat diganti oleh Kementerian PUPR. Dengan menunjuk penyedia jasa cadangan dalam lelang pengadaan barang dan jasa tersebut. “Pasca-OTT yang dilakukan KPK, pihak yang berkontrak dinyatakan cacat hukum. Tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kontrak. Karena sedang tersandung masalah hukum,” kata pengamat jasa konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi kepada Kaltim Post (induk Bontangpost.id) (22/10/2019).

Kegiatan pemeliharaan tersebut tetap harus dilanjutkan. Namun dengan penyedia jasa baru. Di mana kontraktor sebelumnya, tidak boleh melanjutkan kegiatannya. Karena sedang bermasalah hukum. Sehingga harus dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan. Pejabat sementara atau pelaksana tugas kepala BPJN XII Balikpapan selanjutnya segera menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna meneruskan kegiatan tersebut.

“Harus putus kontrak. Karena penyedia kontraknya sedang bermasalah hukum,” tegas dia. Penunjukan penyedia jasa selanjutnya berasal dari pemenang lelang cadangan. Jika tidak ada pemenang lelang cadangan, dapat ditunjuk penyedia jasa yang mampu melaksanakan kegiatan itu. Yang diutamakan berasal dari peserta lelang kegiatan tersebut.

Baca Juga:  OTT di PPU, Selain Bupati, 10 Orang Ikut Diperiksa KPK

“Tapi yang didahulukan adalah penyedia yang dinyatakan sebagai (pemenang) cadangan. Atau urutan kedua setelah pemenang lelang yang lalu. Prosedurnya seperti itu,” jelas mantan ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim ini.

Sebagaimana dikutip dari https://lpse.pu.go.id, ada tiga penyedia jasa konstruksi lainnya yang masuk dalam tahapan evaluasi proyek preservasi rekonstruksi SP 3 Lempake–SP3 Sambera–Santan-Bontang- dalam Kota Bontang–Sangatta dengan nilai pagu paket sebesar Rp Rp 193,818 miliar dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 193,818 miliar.

Selain PT Harlis Tata Tahta yang ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran dan terkoreksi sebesar Rp 155,588 miliar, ada PT Bangun Cipta Kontraktor dengan harga penawaran Rp 164,84 miliar dan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 173,593 miliar. Terakhir, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan harga penawaran dan terkoreksi sebesar Rp 173,917 miliar.

Penandatanganan kontrak kegiatan tersebut telah dilakukan pada 25 September hingga 9 Oktober 2018 silam. “Bisa dilakukan pelelangan ulang, dengan catatan tidak ada pemenang cadangan. Dan waktu pengerjaan yang masih memungkinkan. Tapi biasanya setiap lelang, ada (pemenang) cadangan,” ungkapnya.

Nantinya, jika opsi pelelangan ulang dilakukan, maka menjadi kewenangan Balai Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kementerian PUPR.

Karena mulai tahun ini, ranah pengadaan dan pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang terpisah di Kementerian PUPR. Setelah pemenang lelang diputuskan, barulah kewenangan berada di BPJN. “Jadi terpisah. Tidak berada di BPJN sepenuhnya,” ucap Slamet. Sementara itu, pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah mengatakan, kegiatan proyek yang tersandung masalah hukum tersebut seharusnya dihentikan sementara.

Baca Juga:  Rakor di Kaltim, KPK Soroti Proyek Mangkrak

Dikarenakan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, masih menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap untuk memuluskan pemenang lelang pemeliharaan jalan Trans Kaltim itu. Namun di sisi lain, penghentian kegiatan pada proyek tersebut bakal berdampak pada masyarakat. Selaku pengguna jalan yang akan terganggu.

“Kalau proyek masih diteruskan, dikhawatirkan barang bukti hilang. Kemungkinan untuk menelusuri aliran uang itu akan semakin tipis. Saat penyelidikan,” ujarnya. Dia melanjutkan, kuncinya ada pada penyidik KPK. Pria yang akrab disapa Castro itu mengungkapkan, kegiatan pemeliharaan jalan Trans Kaltim itu tidak menyangkut kerugian negara. Berbeda dengan kasus Pasar Baqa di Samarinda yang dihentikan sementara karena ada dugaan markup yang berdampak pada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai volume kontrak pengerjaan.

“Dugaan suap (pemeliharaan jalan) Samarinda – Bontang itu di luar dari anggaran pengerjaan jalan. Jadi tetap bisa jalan pengerjaannya. Tapi menurut hemat saya, bisa ditahan sementara. Bisa satu bulan. Sembari penyidik mencari keterlibatan pihak lain,” papar pria berkacamata ini. Tujuan penghentian sementara kegiatan pemeliharaan jalan tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada penyidik KPK. Guna menjaring pihak lain yang dicurigai terlibat pada dugaan suap untuk memenangkan lelang proyek Kementerian PUPR ini.

Baca Juga:  Susun Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tersebut. Yakni, Kepala BPJN Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere, Andi Tejo Sukmono selaku PPK di BPJN Wilayah XII-Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Kaltim dan Direktur Utama (Dirut) PT Harlis Tata Tahta Hartoyo. “Jangan-jangan bukan tiga orang itu saja. Makanya perlu dihentikan sementara proyeknya. Supaya penyidik KPK bisa melakukan penyelidikan mendalam,” pesan dia.

Kementerian PUPR masih belum menjelaskan perihal kelanjutan proyek yang tersandung OTT KPK tersebut. Termasuk dengan proyek lainnya yang ditangani BPJN Wilayah XII di Kaltim dan Kaltara. Saat dikonfirmasi kemarin, Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR R Endra Saleh Atmawidjaja mengaku masih menunggu pelantikan Menteri PUPR untuk Kabinet Kerja Jilid II mendatang.

Menurut pria berkacamata itu, kasus yang menimpa pejabat BPJN Wilayah XII Balikpapan merupakan musibah bagi Kementerian PUPR. Oleh karenanya, pihaknya akan mengevaluasi internal Kementerian PUPR. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Ini musibah bagi kami. Oleh karena itu, setelah ada pengumuman (menteri PUPR) baru saya respons ya,” janji dia. (kip/riz/k15/prokal)

Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Saksikan video menarik berikut ini:

Tags: kemenpuprKPKott kpkproyek jalanpt htt
PindaiBagikan99Tweet62Kirim

Dapatkan informasi terbaru langsung di perangkat anda. Langganan sekarang!

Berhenti Berlangganan

Related Posts

Bankeu diperuntukkan perbaikan jalan rusak

Antisipasi Proyek Mangkrak, Survei Material Sebelum Lelang Dibuka

Jumat, 6 Januari 2023, 13:00 WITA
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Sepanjang 2022, KPK Telah Tetapkan 149 Tersangka

Rabu, 28 Desember 2022, 09:00 WITA
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Begini Respons KPK Soal Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Buat Negeri Ini Jelek

Rabu, 21 Desember 2022, 15:30 WITA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ( Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara)

Luhut Sebut OTT KPK Buat Negeri Jelek, Ungkap Keunggulan Digitalisasi

Rabu, 21 Desember 2022, 09:46 WITA
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Wakil Ketua DPRD Jatim Tersangka, Terima Fee Rp 5 Miliar

Jumat, 16 Desember 2022, 11:23 WITA
Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

OTT di Surabaya, KPK Amankan Pimpinan DPRD Jatim

Kamis, 15 Desember 2022, 11:00 WITA
Postingan Selanjutnya
Barang bukti hewan yang akan diselundupkan. (prokal)

Penyelundupan Reptil Ilegal Kadal Lidah Biru Digagalkan

Komentar Anda

  • Terpopuler
  • Komentar
  • Terbaru
Ilustrasi

500 KK di Bontang Terdata Penerima Bantuan Pangan Nontunai

Senin, 30 Januari 2023, 11:10 WITA
Masih banyak pelaku UMKM yang tak mengambil bantuan langsung tunai

900 Pelaku UMKM di Bontang Belum Ambil BLT

Senin, 30 Januari 2023, 11:56 WITA
Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya (Yulianti Basri/bontangpost.id)

Hoaks Penculikan Anak di Sekolah, Kapolres Imbau Tetap Waspada

Selasa, 31 Januari 2023, 14:32 WITA
Dua Spesialis Pencuri Tabung Gas Dibekuk, Masih di Bawah Umur 1

Dua Spesialis Pencuri Tabung Gas Dibekuk, Masih di Bawah Umur

Senin, 30 Januari 2023, 08:53 WITA
Tahun ini pembangunan turap berada di dua kelurahan yakni Gunung Elai dan Api-Api

Penurapan Sungai Sepanjang 580 Meter di Dua Kelurahan Butuh Rp 28,2 Miliar

Kamis, 2 Februari 2023, 12:00 WITA
Pindang bandeng asam manis

Resep Pindang Bandeng Kuah Asam Manis, Cocok Menemani Akhir Pekan

Sabtu, 4 Februari 2023, 12:26 WITA
Deretan rumah di kawasan Pantai Harapan akan ditata ulang agar kondisi lingkungan menjadi lebih rapi.

Permukiman Kumuh di Prakla Bakal Ditata, Masterplan dan DED Butuh 1,5 Miliar

Sabtu, 4 Februari 2023, 11:29 WITA
Tiga Instansi Kurang Bertaji Usut Kasus IUP Palsu 2

Tiga Instansi Kurang Bertaji Usut Kasus IUP Palsu

Sabtu, 4 Februari 2023, 10:05 WITA
SDN 011 Gusung Belum Punya Ruang Guru 3

SDN 011 Gusung Belum Punya Ruang Guru

Sabtu, 4 Februari 2023, 08:24 WITA
Pupuk Kaltim salurkan bantuan untuk korban banjir

Peduli Korban Banjir, Pupuk Kaltim Salurkan Seribu Paket Makanan

Jumat, 3 Februari 2023, 21:41 WITA
  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Iklan dan Marketing: (0548)20545

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development