Korem Kewalahan, Ingatkan Sejarah Kekejaman PKI

Besok Gubernur Nobar

SAMARINDA – Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965 menjadi bagian kelam dalam sejarah Indonesia. Namun peristiwa ini perlahan terlupakan di era reformasi. Inilah yang menjadi latar belakang pemutaran kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang sempat menjadi ritual di masa orde baru.

Instruksi untuk kembali memutar film yang disutradarai Arifin C Noer ini pertama kali dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kegiatan nonton bareng (nobar) film bertema sejarah ini pun menjadi agenda di berbagai daerah, termasuk di Samarinda.

“Bukan hanya di Samarinda, tapi juga di daerah-daerah lain di wilayah Kaltim-Kaltara,” kata Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Irham Waroihan kepada Metro Samarinda.

Dia menjelaskan, instruksi menyaksikan film tersebut telah ada sejak tanggal 20 September lalu. Sejak tanggal itu, banyak permintaan dari berbagai elemen masyarakat kepada Korem 091/ASN untuk bisa menggelar nobar di beberapa daerah di Samarinda. Banyaknya permintaan tersebut bahkan sempat membuat Korem kewalahan.

“Malahan sampai tingkat RT meminta kepada kami. Ada juga permintaan nobar di pasar yang datang dari kepala pasar. Semua permintaan tersebut kami ladeni, kami layani semua. Nobar ini serentak sampai Kaltara,” jelas Irham.

Rencananya, Korem bakal menggelar nobar bersama Gubernur Kaltim dan Pangdam VI/Mulawarman pada Sabtu (30/9) besok, bertepatan dengan peringatan peristiwa G30S/PKI. Bertempat di Samarinda Convention Hall Sempaja, nobar yang direncanakan pukul 09.00 Wita ini merupakan permintaan dari berbagai elemen masyarakat yang lantas diakomodasi oleh Korem.

“Di antaranya permintaan Forum Kebangsaan, Pemuda Pancasila, termasuk dari Ponpes Hidayatullah. Mereka minta langsung ke saya, juga dengan bersurat juga. Lalu kami akomodasi, kami koordinasikan dengan pemerintah daerah. Maka didapati tanggalnya 30 September,” ungkapnya.

Irham mengatakan, pelaksanaan nobar ini diperuntukkan bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda dari kalangan pelajar. Mulai dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Juga sekolah-sekolah keagamaan misalnya pondok pesantren. Dalam hal ini, Korem mengundang perwakilan-perwakilan dari setiap institusi pendidikan yang ada di Samarinda.

“Tujuannya untuk mengingatkan kembali sejarah kelam tentang G30S/PKI. Hal ini tidak bisa dihindari, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa pemberontakan itu memang ada,” beber Irham.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan nobar secara rutin dilakukan di lingkungan internal kita TNI dengan keluarga besar TNI. Diputarnya kembali film G30S/PKI di tahun ini salah satunya karena semakin hilangnya pendidikan sejarah yang membahas tentang PKI.

Irham mengurai, sejak 2008 semua kurikulum yang berkaitan dengan pemberontakan PKI dihilangkan dari sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Tidak ada lagi pelajaran tentang pemberontakan G30S/PKI, pemberontakan Muso 1948, serta pemberontakan PKI melalui buruh kereta tahun 1926.

“Semua itu  itu gak ada diceritakan sama sekali. Nah, ada apa ini? Itu yang jadi perhatian kami,” sambungnya.

Menurut Irham, peristiwa ini termasuk babak penting dalam perjalanan bangsa. Karena andaikan kala itu pemberontakan PKI tidak bisa diatasi, bisa jadi Republik Indonesia saat ini bernasib seperti Korea Utara atau Vietnam. “Kita harus bersyukur bahwa Pancasila masih menjadi ideologi kita,” tambahnya.

Terkait keberadaan PKI di Kaltim, Irham menyebut sejauh ini belum ditemukan gerakan yang membahayakan. Menurutnya, pergerakan di Kaltim sangat tertutup. Tidak seperti gerakan di Jawa yang terang-terangan memakai simbol-simbol PKI seperti kaus bergambar palu dan arit.

Dalam hal ini, TNI memantau keberadaan komunis Sesuai dengan amanat dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang melarang semua kegiatan berbau komunis di Indonesia.

“Di undang-undang itu ada delik pidananya. Itu yang saat ini mau dicabut. Memang ujungnya di situ, muara dari semua gerakan mereka kan mencabut TAP MPRS,” terang Irham.

Untuk kegiatan nobar besok, Korem sengaja menyebarkan undangan kepada perwakilan instansi, institusi pendidikan, serta elemen masyarakat. Undangan disebar agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas Convention Hall yang terbatas 3.700-an tempat duduk. Untuk menambah kapasitas, Korem telah mempersiapkan kursi tambahan.

“Selain itu kami juga ingin uji coba, gedung ini (Convention Center) kan belum pernah digunakan secara penuh. Misalnya bagaimana sound system-nya. Saya juga sudah izin gubernur untuk uji coba ini,” tuturnya.

Meski menyebarkan undangan, Irham menegaskan bila kegiatan nobar ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin datang. Bukan hanya nobar, kegiatan ini rencananya juga akan diisi dengan pembagian hadiah door prize dari pihak-pihak yang berpartisipasi. (luk)