KPU Tetapkan 223116 DPSHP

SANGATTA – Sebanyak 223116 pemilih ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2019 di 18 Kecamatan se-Kutim.

Adapun hasil rekapitulasi data pemilih tersebut disampaikan dan ditetapkan melalui rapat pleno terbuka, untuk penetapan rekapitulasi DPSHP Pemilu 2019 di kantor KPU Kutim, beralamat di Jalan AW Syahranie Sangatta Utara, Minggu (22/7).

Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu KPU Kutim, Ulfa J Farida menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui pleno di PPK masing-masing. Kemudian, hasil dari penetapan DPSHP itu sebanyak 223116 pemilih yang dituangkan dalam formulir A 21.

“Beberapa data sudah sinkron, hanya sejumlah kecamatan saja yang harus dicocokkan. Ini sudah kami tetapkan DPSHP untuk Kutim, sebanyak 223116 pemilih yang terdiri dari 120756 pemilih laki-laki dan 102360 pemilih untuk perempuan,” ujarnya dalam rapat pleno di kantornya.

Adapun hasil rapat pleno kecocokkan data dari 18 kecamatan, yakni Batu Ampar dengan total 4814 pemilih, Muara Wahau 17246 orang, Kongbeng 16812, Muara Ancalong 9083, Muara Bengkal 8636, Long Mesangat 3947, Busang 3357, Telen 5610, Bengalon 17597, Kaliorang 7377, Kaubun 8322, Karangan 6666 pemilih,  Sangkulirang 12568, Sandaran 5279, Sangatta Utara 65980, Sangatta Selatan 14611, Teluk Pandan 8131, Rantau Pulung 7080. Dengan total TPS 953.

Sempat menghebohkan ruang rapat, Anggota PPK Muara Bengkal, Zainuddin, dalam rapat pleno sempat mengeluhkan pada Panwaslu yang juga ada di dalam ruangan. Menurutnya, pengurangan anggota dalam pengawasan di kecamatan sangat memengaruhi penurunan kualitas kinerja.

“Kami sadar sempat melakukan kesalahan input data, yang harusnya ditulis dalam kolom pemilih tidak memenuhi syarat, tapi malah ditulis di kolom pemilih baru. Tapi sudah kami perbaiki. Saat ini kami sedang memproses berita acara dan terus berkoordinasi dengan Panwaslu,” ujarnya.

Dirinya berharap segala persiapan dapat dimatangkan guna mencegah kesalahan dalam kinerja menuju pileg dan pilpres 2019 mendatang. (*/la)