Kunjungan Gubernur Isran ke Bontang Disambut Demonstrasi, WBB Sebut Void Tambang Solusi Palsu

bontangpost.id – Belasan pemuda yang menamakan diri Warga Bontang Bergerak (WBB) melakukan aksi unjuk rasa di jembatan hauling PT Indominco Mandiri (IMM) jalan poros Bontang – Samarinda, Desa Suka Rahmat, Kutai Timur, Jumat (17/12/2021) sore. Itu sebagai reaksi dari kedatangan Gubernur Kaltim Isran Noor saat mengunjungi void tambang yang rencana digunakan sebagai sumber bahan baku PDAM.

“Secara tegas kami menolak rencana tersebut. Di dalam lubang tambang itu ada kandungan logam berat, yang akan naik ke permukaan, jika terjadi reaksi. Kalau air seperti itu dikonsumsi masyarakat, jelas akan sangat berbahaya,” ujar koordinator aksi Fajri Sunaryo saat orasi.

Dia juga menjelaskan, kadar asam yang ada pada air di lubang tambang ini juga sangat tinggi. Rata-rata mencapai ph 2,76. Sementara normalnya berada di angka 7. “Ini suatu tindakan yang terlalu berani. dalam hal ini, pemerintah secara sadar melegitimasi kejahatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” tegasnya.

Pria yang juga ketua umum Mapala Stitek Bontang itu bilang, permasalahan krisis air bersih di Bontang ini sudah cukup mengkhawatirkan. Namun, pemerintah belum banyak melakukan langkah-langkah yang cukup luas.

Permasalahan krisis air tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu karena ekosistem di bagian hulu sudah rusak akibat aktivitas tambang. Dan akhirnya mengurangi debit dan juga volume air yang ada di dalam tanah.

“Kalau menilik data yang ada, sudah lebih dari 3/4 kawasan hutan lindung ditambang oleh Indominco,” tukasnya.

Kata dia, hal itu juga yang menyebabkan Bontang mengalami bencana banjir. Pengupasan lahan yang terjadi akibat pertambangan di hulu menyebabkan kawasan resapan air hilang. Padahal, hutan-hutan seharusnya menjadi pertahanan Bontang.

“Ini kemunduran cara berfikir. langkah kebijakan yang ditawarkan sangat-sangat tidak solutif. Di hulu mereka berdansa, dihilir kita menderita. Bayangkan, mereka merusak yang sudah ada. Lalu menawarkan solusi yang rentan dan berbahaya,” katanya.

Senada, Ketua Srikandi Konservasi Suryani Ino mengatakan, semestinya ada pertimbangan sains yang dikedepankan. Jika pemerintah mengatakan air tersebut layak, semestinya mereka berani mempublikasikan hasil kajiannya.

“Mereka bilang air ini layak. Mereka bilang jangan khawatir. Tapi tidak ada buktinya,” tegas ino dalam orasinya.

Ia sangat menyayangkan tindakan pemerintah mengambil keputusan tersebut. Padahal, sudah sangat jelas jika air lubang tambang tersebut menyimpan ribuan penyakit mematikan. seperti kanker, gangguan fungsi hati dan lainnya.

“Apa tega warga Bontang mengalami hal demikian. ini sebenarnya sesat fikir dalam kebijakan. pemanfaatan void tambang sudah jelas merupakan solusi palsu,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini juga sebagai bentuk lepas tangan dari perusahaan. Seharusnya, lubang tambang yang sudah tidak terpakai itu direboisasi, atau dipulihkan.

“Pihak perusahaan seharusnya tidak lepas tanggung jawab. Dengan mereklamasi lubang bekas galian mereka,” tukasnya.

Sementara, Head of External Relation PT IMM Hasto Pranowo, tidak mempermasalahkan demonstrasi tersebut. Namun, jika diklaim kadar Ph di lubang tambang tinggi, dia meminta dibuktikan. “Ini kenapa pemerintah mempertimbangkan air void IMM dipakai karena sudah sesuai ambang batas. Saya lupa hasilnya,” katanya.

IMM, kata Hasto tidak punya kewenangan untuk mempublikasikan hasil kajian tersebut, tapi pemerintah. Namun ketika dipublikasikan, mereka akan mengikuti.

Adapun untuk membuktikan air void IMM aman, pemerintah sudah melakukan kajian independen. Di samping itu, juga telah dibentuk tim untuk mengkaji rencana pemanfaatan lubang tambang, yang berisi wali kota, sekretaris daerah, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, dan IMM.

Terkait tuduhan WBB bila salah satu penyebab krisis air karena konsesi lahan IMM yg luas, yg membuat penyerapan air jadi tidak maksimal, bahkan menyebabkan banjir, menurut Hasto, WBB harus membedakan air permukaan dan air dalam yang dipakai PDAM selama ini. “Jadi kalau IMM dituduh seperti itu, tidak nyambung,” terangnya. (*)