Lelang Kantor Presiden-Istana Negara Diikuti 657 Kontraktor

bontangpost.id – Waktu yang terbatas tak membuat tender pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara periode 2022-2024 sepi peminat. Badan usaha berkualifikasi besar tetap ramai-ramai ingin ambil bagian.

Apalagi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memberi kekhususan bagi konsultan maupun kontraktor. Mereka yang memenangkan tender proyek IKN, lalu pekerjaan yang digarap sebelumnya telah selesai dan hasilnya baik, berpeluang mendapat paket lainnya. Dengan catatan, pagu yang tidak melebihi dari paket sebelumnya dan tipikal pekerjaannya serupa.

Dikutip dari laman resmi LPSE Kementerian PUPR, hingga Minggu (10/7), peserta tender pembangunan gedung kantor presiden pada kawasan istana kepresidenan, diikuti 369 peserta. Berdasarkan jadwal, hari ini merupakan batas akhir beberapa peserta melengkapi data yang kurang. Pemerintah dijadwalkan akan mengumumkan penetapan pemenang tender paling lambat awal September nanti.

Adapun nilai pagu anggaran pembangunan gedung kantor presiden sebesar Rp 1,9 triliun. Pembiayaan bersumber dari APBN. Proyek lainnya yang ramai peserta tender adalah, pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara. Hingga kemarin, sebanyak 288 peserta tender mendaftar di proyek dengan nilai pagu anggaran senilai Rp 1,5 triliun itu.

Proyek lainnya, pembangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung kawasan istana kepresidenan, diikuti 29 peserta tender. September nanti, pemenang pekerjaan konstruksi senilai Rp 1,3 triliun itu direncanakan ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, tender yang sudah selesai di antaranya, studi pengembangan jaringan jalan IKN yang dimenangkan PT Bennatin Surya Cipta dari Jakarta. Lalu, penyusunan studi kelayakan jalan tol akses menuju IKN dari Balikpapan, yang dimenangkan PT Virama Karya (Persero), juga dari Jakarta.

Masih mengutip LPSE Kementerian PUPR, tender penyusunan basic design pembangunan rumah susun dan rumah tapak IKN dibatalkan. Sebelumnya, ada 45 peserta tender yang mendaftar di proyek dengan nilai pagu sekitar Rp 5 miliar itu.

Dalam keterangannya belum lama ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, pelaksanaan pembangunan kawasan IKN dimulai secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.

“Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN) kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain,” kata Danis.

Sebagai pendukung, juga akan dibangun akses jalan tol ke arah IKN. “Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai Agustus, pembangunan IKN akan dimulai,” sambung Danis.

Saat meninjau lokasi lahan yang direncanakan dibangun istana kepresidenan akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis bahwa pembangunan infrastruktur di IKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai lini masa yang telah direncanakan.

Optimisme presiden berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur. Salah satunya, Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.

“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal, tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” kata presiden saat meninjau KIPP IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk diketahui, dengan alasan percepatan pembangunan IKN, pemerintah memberi kekhususan bagi konsultan maupun kontraktor yang mengerjakan kegiatan pembangunan di IKN, untuk mendapatkan paket pekerjaan lainnya. Dengan ketentuan, pekerjaan sebelumnya sudah selesai dan memiliki hasil baik.

“Kalau dia pekerjaannya bagus, dapat diberikan pekerjaan dua kali berulang. Dengan pagu yang tidak melebihi. Dan tipikal pekerjaannya serupa,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan saat berkunjung ke Balikpapan pekan lalu.

Pemerintah menyatakan jika tidak akan menerabas aturan dalam pembangunan IKN, walaupun pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim ditargetkan dimulai pada 2024. Mekanisme lelang pengadaan proyek infrastruktur IKN tetap dilaksanakan sesuai aturan. Melalui tender, bukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

“Tetap lelang. Kita pengin cepat, tetapi kaidah governance-nya juga dipenuhi,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah, dalam kanal Inspirasi untuk Bangsa yang diunggah, Jumat (8/7).

Dia melanjutkan, Kementerian PUPR sudah melakukan proses lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pihaknya sudah mengunggah beberapa pekerjaan fisik maupun nonfisik terkait pembangunan IKN.

Salah satu metode yang digunakan adalah melalui design and built atau rancang dan bangun. Tender sekitar 50 paket kegiatan IKN yang nantinya dilakukan Kementerian PUPR, membuat Zainal optimistis pada 2024 nanti, sebagian aktivitas birokrasi pemerintah sudah pindah ke IKN. “Namun, yang belum banyak diketahui publik adalah perencanaan pemindahan IKN ini dilaksanakan sampai tahun 2045,” ungkapnya. (riz/k15)