Manajemen Temui Massa Aksi, Ini Hasil Mediasi

BONTANG – Kurang lebih sejam melakukan aksi damai di depan kantor pusat Pupuk Kaltim, massa yang mengatasnamakan Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) ini ditemui oleh manajemen Pupuk Kaltim, Selasa (26/2/2019). General Manager (GM) Umum Pupuk Kaltim Nursahid beserta Manajer Kamtib Sunardi didampingi Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti mengundang sepuluh orang perwakilan massa aksi untuk bermediasi di ruangan Hotel Grand Equator. Dalam mediasi tersebut turut hadir Sekretaris Perusahaan Budi Wahju Soesilo.

Dalam mediasi tersebut, IPLB membawa enam tuntutan kepada perusahaan. Di antaranya peningkatan kesejahteraan warga buffer zone, pemberian kesehatan gratis, pemasangan alat indikator pencemaran udara di sekitar permukiman warga buffer zone, pelatihan tanggap darurat bencana, percepat penanggulangan limbah perusahaan, dan pemanfaatan masyarakat di sekitar perusahaan. Mereka juga membawa petisi yang ditandatangani 40 RT di Loktuan yang meminta Pupuk Kaltim mengatasi bau amonia di lingkungan buffer zone.

“Kami tidak muluk-muluk, yang terpenting perusahaan mengutamakan kami warga buffer zone. Kami hanya ingin dirangkul,” kata Ketua IPLB Aco Pion.

Menanggapi tuntutan tersebut, Budi Wahju Soesilo menyambut baik tawaran dari massa aksi. Katanya, beberapa tuntutan yang disampaikan akan segera direalisasikan seperti pemberian kesehatan gratis, pemasangan indikator pencemaran udara, dan pelatihan tanggap darurat bencana. Namun masih ada beberapa tuntutan yang masih abstrak, ia minta IPLB untuk merincikannya. Terutama terkait peningkatan kesejahteraan warga.

“Beberapa program yang dituntut itu sudah berjalan semua sebenarnya, namun mungkin belum menyentuh langsung. Ini yang sama-sama kita luruskan sekarang,” ujar Soesilo.

Program-program corporate social responsibility (CSR) atau community development (Comdev) Pupuk Kaltim, lanjut Soesilo berangkat dari usulan RT-RT yang ada di musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Usulan itu yang disampaikan ke pemerintah, dan dari pemerintah kemudian membagi kembali ke perusahaan untuk dijadikan program CSR.

“Jadi ada miskomunikasi saja. Kami menyambut teman-teman datang sudah membawa program, tinggal kita komunikasikan saja lebih lanjut mana yang belum terlaksana, program apa yang harusnya berjalan di masyarakat,” katanya.

Di akhir mediasi, IPLB memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Pupuk Kaltim untuk menjawab beberapa tuntutan yang belum bisa terjawab. Namun, Soesilo menyebut jika dari IPLB bisa membawa proposal program yang konkrit dan bisa dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan warga buffer zone, Pupuk Kaltim akan membuka tangan.

“Kalau satu atau dua hari sudah bawa proposal ke kami, akan kami terima. Bagi kami buffer zone itu utama,” pungkasnya. (zul)