bontangpost.id – Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras akan mulai disalurkan pada Senin 11 September 2023.
“Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21.353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah,” ujar Arief saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV, Kamis (7/9/2023).
Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. “Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran. Khusus distribusi ke daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (2TP) diperlukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan. Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan,” papar Arief.
“Tentunya dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen,” sambungnya.
Arief berharap dengan langkah ini juga bisa menjadi salah satu langka untuk menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying.
Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21.353 juta KPM di 38 Provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640.000 ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri.
“Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Presiden Joko Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional,” pungkas Arief.
Gerakan Pangan Dalam statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2023, tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras (month to month) sebesar 2,63 persen. Kemudian menurun sampai 0,03 persen pada bulan Juli, tetapi kembali meningkat menjadi 1,43 persen pada Agustus 2023. Terkait itu, andil inflasi beras (month to month) 0,08 persen pada Februari juga sempat turun dan membesar kembali pada Agustus mencapai 0,05 persen. Bantuan pangan beras tersebut dinilai mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023 sehingga berdampak pada terjaganya tingkat inflasi secara umum. (kompas)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: