MAKASSAR – Gaji guru SMA/SMK se-Sulsel belum terbayarkan. Status guru honorer pun belum jelas. Kini muncul isu mutasi lintas daerah yang menghantui para pendidik.
KEBIJAKAN alih kewenangan pengeloolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi, memberi kewenangan bagi Pemprov Sulsel untuk memindahkan guru lintas kabupaten dan kota. Artinya, guru SMA/SMK yang selama ini mengajar di Kota Makassar, sangat memungkinkan untuk dimutasi ke kabupaten/kota lainnya di Sulsel. Begitupun sebaliknya.
Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono mengatakan, mutasi guru lintas daerah memungkinkan dilakukan. Apalagi, ada rencana pemprov meredistribusi guru. “Sangat memungkinkan. Sekarang kan statusnya PNS pemprov. Gubernur bisa memindahkannya sepanjang masih dalam provinsi,” ungkap Marjono, Kamis, 12 Januari.
Hal sama diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla. Pemerataan guru, kata dia, harus dilakukan. Itu salah satu upaya menyamaratakan kualitas pendidikan. Menurut dia, keputusan itu tetap dikoordinasikan bersama kabupaten/kota. “Tidak boleh ada keputusan sepihak,” kata Adi.
Selain itu, dia berharap, mutasi guru nantinya tetap dilakukan secara profesional. Jangan ada unsur politis. “Itu juga yang berkembang di masyarakat. Sudah mulai menjadi sorotan,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel, Prof Wasir Thalib menilai, setelah SMA/SMK di bawah kendali provinsi, akan banyak perubahan yang terjadi, salah satunya risiko mutasi guru yang akan semakin minim.
Menurut dia, banyak guru dimutasi pasca pergantian kepala daerah, itu karena adanya kepentingan politik di daerah. “Makanya dari dulu juga kita sosialisasikan jangan melibatkan diri dalam kegiatan politik, dengan di bawah kendalai provinsi, saya rasa mutasi itu tak menjadi ancaman lagi, terutama guru SMA dan SMK,” kata dia.
Justru pengajar ditingkat SMP dan SD, kata dia, yang beriziko besar menjadi korban mutasi. Namun sambungnya, selama para guru tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka hal itu tak akan menjadi kekhawatiran.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muh Ramli Rahim menilai, mutasi guru masih terus menghantui kalangan pengajar. “Tidak ada cara untuk menangkal mutasi, semua kewenangan di kepala daerah. Yang IGI inginkan sesungguhnya adalah menetralisasi guru,” singkat Muh Ramli.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, menyebut jumlah guru SMA dan SMK se-Sulsel sudah mencukupi. Hanya saja, pendistribusiannya tidak merata. Guru disebut menumpuk di perkotaan.
“Makanya kita sementara mendata kebutuhan guru di sekolah untuk menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.(fjr/jpg)
