Neni Tergiur Kerja Sama Pihak Ketiga

BONTANG – Destinasi wisata kota Bontang belum sepenuhnya dikembangkan maksimal. Karena itu Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melobi pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membantu pengembangan wisata. Namun keterbatasan anggaran dan aturan, maka disarankan pengelolaan destinasi wisata diambil alih pihak ketiga.

Menanggapi hal itu, Neni akan memprioritaskan investor dari lokal Bontang. “Kalau ada peluang bisa dikelola pihak ketiga, seperti Pulau Segajah, maka saya sangat senang,” jelas Neni saat mengunjungi Kemenpar belum lama ini.

Menurutnya banyak sekali investor yang tertarik mengelola destinasi wisata di Bontang. Mengingat Pemkot Bontang tak bisa menggelontorkan dana APBD untuk pengembangan wisata di Bontang.

Terutama khusus wisata maritim seperti Pulau Segajah dan Pulau Beras Basah. Di Kedua pulau tersebut kewenangannya berada di Provinsi Kaltim. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di dalam undang-undang itu disebutkan, lautan 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi. “Dulu 0 sampai 4 mil masih jadi kewenangan daerah tetapi sekarang semua diambil alih provinsi,” ungkapnya.

Merasa mendapat peluang bahwa destinasi wisata bisa diberikan ke pihak ketiga, Neni akan berupaya mencarikan investor dengan cara dilelang. Tetapi, pihaknya akan lebih memprioritaskan investor lokal Bontang.

“Namun tetap harus ada bagi hasilnya yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang,” tegasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Destinasi Regional 2 Kemenpar RI, Reza Pahlevi mengatakan komitmen wali kota terkait pengembangan destinasi wisata di Bontang sangat luar biasa. Di sana terdapat dua industri besar, yang karyawannya banyak berasal dari luar daerah.

“Makanya upayakan uang yang mereka hasilkan bisa dihabiskan juga di Bontang, agar tidak dihabiskan di luar Bontang,” ujarnya.

Reza meminta Pemkot Bontang mendorong investor untuk mengelola Pulau Segajah, Pulau Beras Basah. “Ajak pihak ketiga segera merintis pengembangan wisata, karena kalau pemerintah tidak fokus dan suka diabaikan,” pungkasnya. (mga)