Non PNS Tak Netral Disanksi

BONTANG – Non PNS yang diduga melanggar netralitas atas tindakannya yang memperlihatkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon Pilgub 2018, diberikan pembinaan oleh instansi tempat honorer tersebut bekerja.

Dijelaskan Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto, pihaknya menerima kasus dugaan pelanggaran baik itu temuan maupun laporan.

Agus mengatakan, selama melakukan pengawasan tahapan pemilu, baik itu pilgub, juga pileg dan pilpres 2019 sudah ada 4 temuan yang ditangani. Di antaranya 2 berupa laporan dan 2 berupa temuan. Laporan pertama, yakni dari Ketua Parpol Perindo dengan nama terlapor Abidin. Tetapi dalam prosesnya terlapor tak bisa menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya. Sehingga laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal. “Peristiwa yang dilaporkannya koperasi atas nama Perindo yang digunakan untuk meminta uang ke warga, tetap kami register tapi tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materil dan formil,” jelas Agus, Jumat (9/3) kemarin.

Dugaan pelanggaran kedua yakni temuan dari jajaran Panwas yang menemukan oknum ASN berfoto bersama salah satu calon gubernur 2018. Hasil klarifikasi, menyimpulkan laporan tidak memenuhi unsur. “Kami kesulitan menemukan saksi yang melihat langsung, karena itu kasusnya di-posting di media sosial, “ ujar dia.

Selanjutnya ada laporan terkait salah satu non PNS yang dilaporkan menggunggah foto paslon calon gubernur dan wakil gubernur, serta memberikan like di Facebook. Klarifikasi pun dilakukan, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti. Hasilnya, yang bersangkutan mengakui dan memenuhi pelanggaran kode etik ASN. “Kami sudah surati Sekda dan baru mendapatkan balasan pagi tadi (kemarin,Red.),” terang dia.

Jawaban dari Sekda, lanjut Agus, yakni surat bernomor 800/356/BKPP.03 perihal pembinaan/sanksi staf yang bersifat rahasia. Dalam surat itu menyatakan bahwa menindaklanjuti surat dari Panwaslu Bontang perihal laporan pelanggaran kode etik ASN, maka Sekda menyatakan bahwa pegawai non PNS bukan merupakan ASN, namun merupakan pegawai organik Pemkot Bontang yang dibayar dari sumber dana APBD Bontang melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Dalam SPK tersebut, pegawai non PNS disebut sebagai pihak kedua, yang pengawasan dan pembinaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pihak pertama. “Di surat itu juga disebutkan bahwa dalam SPK pegawai non PNS pada Pasal 6 huruf d dilarang melakukan politik praktis, dan dilarang melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka atas dasar itu kepala OPD dapat memberikan pembinaan berupa sanksi sesuai SPK yang telah disepakati kedua belah pihak,” bebernya.

Namun demikian, Agus menyatakan karena sanksi dilimpahkan kepada kepala OPD dari staf non PNS yang bersangkutan, maka Panwaslu Bontang belum mengetahui apa sanksinya.

Sementara itu, pelanggaran yang keempat ialah dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dan di tempat ibadah dari wilayah Bontang Selatan. Agus menyatakan pihak terkait sudah melakukan klarifikasi, saksi-saksi pun dihadirkan, karena saat itu merupakan acara pembentukan pengajian di Kelurahan Berbas Pantai. “Kami berkesimpulan, terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana, karena ternyata bukan tim paslon yang membagikan kalender di acara pengajian tersebut ,” ujarnya.

Karena lanjut Agus, sebenarnya yang menyebarkan kalender itu salah satu ibu-ibu pengajian yang mendapat kalender dari paslon dan disimpan di rumahnya. Saat pengajian, salah satu tim paslon diundang oleh panitia untuk makan-makan. Tim paslon pun hadir setelah kalender itu tersebar. “Jadi ibu itu mengaku halaman masjid tersebut masuk halaman rumahnya juga, makanya soal tempat ibadah juga jadi perdebatan saat itu. Tetapi kasusnya sudah kami hentikan,” pungkasnya. (mga)