Olahraga Kaltim Perlu Dibedah, Bonus Atlet Terkendala Defisit

SAMARINDA – Program keolahragaan di Kaltim dirasa perlu untuk dibedah secara keseluruhan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub terkait polemik belum terealisasinya kekurangan bonus atlet, pelatih, dan official tim Pekan Olahraga Nasional (PON) Kaltim yang berlaga di PON Jawa Barat (Jabar). Adanya polemik-polemik seperti ini menandakan belum ada arah jelas dalam program olahraga yang selama ini berjalan.

“Ya menurut saya memang perlu dibedah itu. Harus ada semacam konsep, kalau diistilahkan itu seperti blueprint pembangunan pemuda dan keolahragaan ke depan,” kata Rusman.

Dia menyebut, selama ini belum ada arah jelas mau dibawa ke mana prestasi olahraga Kaltim. Selama ini, perjalanan olahraga Kaltim mengalir apa adanya. Tidak ada sebuah konsep perencanaan yang benar-benar bisa dibedah secara terperinci. Makanya dia meminta pemprov melalui instansi terkait dan Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) untuk melakukan evaluasi.

“Pemerintah harus berani melakukan evaluasi. KONI juga harus berani melakukan evaluasi dalam pembinaan keolahragaan,” ujarnya.

Tujuan evaluasi ini menurut Rusman, agar terjadi link and connect antara biaya yang harus dikeluarkan dengan pencapaian prestasi. Inilah yang perlu dibedah dan menjadi bahan introspeksi. Agar dinamika pembangunan keolahragaan benar-benar on the track. Masyarakat pun bisa memahami dan memaklumi bahwa anggaran yang dialokasikan betul-betul memiliki kerangka keterbukaan dan prestasi yang ingin dicapai.

“Sehingga berapa biaya yang harus dialokasikan, rakyat juga menerima dengan senang hati dan bisa memaklumi peruntukkannya,” ungkap Rusman.

Dia menyebut, pencapaian prestasi tidak terlepas dari pembiayaan. Keduanya berbanding lurus. Tidak mungkin bisa menghasilkan prestasi bila tidak ada biaya. Karena para atlet, pelatih, dan official juga manusia yang membutuhkan energi, peralatan, pengetahuan serta berbagai hal lainnya. “Nah yang itu harus kita kembangkan,” jelas politisi PPP ini.

Kekurangan bonus senilai Rp 14 miliar yang dipertanyakan para atlet, pelatih, dan official sendiri saat ini tengah diperjuangkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim untuk dapat dialokasikan di APBD Perubahan (APBD-P). Di satu sisi, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim masih menimbang kecukupan anggaran.

Meski begitu, baik Banggar DPRD maupun TAPD Pemprov sepakat harus ada hasil pembahasan sisa bonus atlet sebelum APBD-P disahkan. “Pemprov tetap komitmen memasukkan kekurangan bonus, namun dengan pengkajian ulang. Takutnya nanti ada yang sudah menerima. Makanya nanti mereka mau memperdalam lagi,” kata anggota Banggar DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mewakili DPRD Kaltim.

Sementara Asisten III Pemprov Kaltim Ichwansyah menegaskan komitmen pemprov dalam pemenuhan kekurangan bonus tersebut. Akan tetapi komitmen itu terganjal kemampuan anggaran yang dimiliki pemprov. “Sebelumnya dana kita tidak cukup. Sekarang juga sama. Karena itu kita lihat lagi kecukupan dananya,” sebut Ichwansyah.

Dia menjelaskan, kondisi defisit Kaltim saat ini mencapai sekira Rp 300 miliar. Ditambah tuntutan mendesak lainnya seperti anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat pemprov perlu melakukan penghitungan ulang. Namun begitu masih ada waktu untuk membahas alokasi kekurangan bonus ini.

“Masih memungkinkan. Karena target kami kan sampai akhir Agustus harus sudah selesai,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi masih enggan menanggapi polemik kekurangan bonus atlet ini. Pasalnya saat dihubungi Metro Samarinda Rabu (16/8) kemarin, dia tengah berada di luar kota. Pun begitu aksi demo yang dilakukan forum solidaritas atlet, pelatih, dan official ditujukan ke DPRD Kaltim, bukan ke Kantor Gubernur.

Diberitakan sebelumnya, puluhan atlet, pelatih, dan official PON Kaltim Selasa (15/8) lalu melakukan aksi di Gedung DPRD Kaltim. Mereka yang mewakili Benua Etam dalam ajang PON Jabar ini mempertanyakan kekurangan bonus atlet yang dijanjikan Pemprov dan DPRD Kaltim. Kekurangan bonus senilai Rp 14 miliar rupanya belum dialokasikan dalam APBD-P sebagaimana yang dijanjikan. (luk)