SAMARINDA – Kaltim masuk dalam tiga besar daerah dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon. Sebagai daerah yang sebagian besar dikuasai industri, perusahaan batu bara dan perkebunan menyumbang emisi karbon terbesar dibandingkan sektor lain.
Atas dasar itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim membentuk panitia khusus (pansus). Tugasnya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan mengatur perusahaan dan sektor lainnya agar melakukan penghijauan dan aktivitas yang mengurangi emisi karbon.
Senin (9/4) kemarin, Pansus Raperda Pengelolaan Perubahan Iklim mengumpulkan perusahaan di Kaltim. Di antaranya PT Berau Coal, PT Kideco, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukti Baiduri Enegeri.
Wakil Ketua Pansus, Veridiana Huraq Wang, mengatakan, lima perusahaan tersebut dinilai jadi penyumbang terbesar emisi karbon. Sehingga perlu dipanggil untuk memberikan masukan dan mendengarkan arahan pansus sebelum raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami ingin tahu sejauh mana kebijakan perusahaan meminimalisir penyebaran karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, kami juga ingin memaksimalkan peran Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) di Kaltim,” ujar Veridiana.
Karena akibat emisi akan mengasilkan efek rumah kaca, lapisan ozon mulai berlubang, kemudian berdampak pada perubahan iklim. Saat ini ditandai naiknya permukaan air laut, perubahan iklim pertanian, serta kenaikan suhu udara. Asap cerobong pabrik perusahaan dapat menghasilkan CO2. “CO2 ini menghasilkan efek rumah kaca yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan,” jelasnya.
Dia berharap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat segera melakukan reklamasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung. Menurut Veridiana, di Kaltim dengan banyaknya perusahaan, sebaiknya dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dikembangkan dengan aksi penanaman pohon dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Sehingga masyarakat mendapatkan energi murah dan ramah lingkungan,” saran perempuan yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim.
Melalui raperda yang tengah dibahas pansus, semua pihak diharapkan dapat menyatukan langkah menanggulangi dan meminimalisir dampak emisi karbon yang sudah sangat mengkhawatirkan.
“Ini merupakan regulasi pertama di Indonesia. Kaltim sebagai daerah yang luasan hutannya masih mumpuni harus menjadi penggerak utama dan menjadi contoh mengatasi penyebaran emisi karbon,” harap Veridiana.
Dari hasil diskusi dengan pihak perusahaan, para pelaku usaha mengaku telah melakukan upaya pencegahan meluasnya pemanasan global. Ada yang sudah menerapkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, melakukan penghijauan melalui penanaman pohon, hingga melakukan penghematan listrik.
“Ini adalah langkah positif yang mesti terus digalakkan perusahaan. Supaya kondisi CO2 dapat dikurangi,” tandasnya. (*/um)
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Saksikan video menarik berikut ini:
