bontangpost.id – Pandemi Covid-19 membuat pola kerja Aparatur Sipil Negara ikut berubah. Sehingga terlihat mana yang produktif dan tidak produktif, khususnya selama masa bekerja dari rumah. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara sepakat merumuskan ulang sistem manajemen SDM bagi ASN untuk menyesuaikan tatanan kehidupan normal baru.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah mengubah formasi kebutuhan kompetensi ASN ke depan.

’’Catatan BKN, kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload,’’ terangnya (19/6/2020).

Mereka yang produktif itu terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kelompok ASN tidak produktif.

’’Jadi kita kelebihan banyak tenaga yang tidak diperlukan, tapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan,’’ lanjut mantan Menteri Dalam Negeri itu.

Dampaknya, bakal ada perubahan dalam rekrutmen ASN ke depan. Perubahan apa saja yang diperlukan masih dibahas bersama BKN, melihat kebutuhan kerja instansi pemerintah ke depan. di saat bersamaan, pihaknya juga menyiapkan strategi untuk mengurangi ASN yang tidak produktif dengan cara yang bermartabat.

Target akhirnya adalah komposisi dan kompetensi ASN yang akurat, juga jumlah ASN yang pas dengan kebutuhan organisasi. Bila komposisi tersebut sudah didapat, nantinya renumerasi juga akan bisa meningkat dengan signifikan.

Pembangunan ASN ke depan akan fokus pada sistem merit. Yakni, manajemen SDM ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin status pernikahan, usia, hingga kondisi kecacatan.

Saat ini misalnya, rekrutmen ASN sudah menggunakan sistem digital dan terbuka. Profil ASN yang diharapkan adalah yang berintegritas, punya rasa nasionalisme, profesional, serta berwawasan global. Juga memiliki jiwa hospitality, entrepreneurship, dan punya jaringan luas.

Dan yang tidak kalah penting, harus menguasai teknologi dan mampu berbahasa asing. Karena sistem pemerintahan akan masuk ke era birokrasi 4.0.

’’Semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi,’’ tutur Menteri kelahiran Semarang, Jateng, itu.

Empat indikator layanan nantinya adalah kecepatan, efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas kerja. Nantinya, pekerjaan tertentu tidak harus dikerjakan di kantor. Bahkan, di masa mendatang, ASN dalam beberapa bidang pekerjaan akan melakukan pekerjaannya menggunakan ponsel sehingga lebih efisien. (byu/kpg)