Pemerintah Pusat Dianggap Belum Adil, Anggaran untuk Jalan dan Jembatan Sangat Kecil

bontangpost.id – Meski dalam perjalanannya Pemprov Kaltim mendapat banyak bantuan keuangan untuk memperbaiki dan membangun jalan dari pemerintah pusat. Namun kondisi itu dianggap belum ideal, bila dibandingkan kontribusi Kaltim yang besar.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut, hingga kini konsentrasi APBN pemerintah masih beredar di Pulau Jawa. Mencapai 60 persen. Sehingga dengan bantuan anggaran ke Kaltim senilai Rp 1,8 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan disebut sangat kecil.

“Rp 1 triliun itu kecil,” kata Hadi menyinggung terkait penyediaan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) untuk preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kaltim.

Pemprov, kata dia, tetap berkomitmen untuk bisa menggelontorkan APBD Kaltim untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Khususnya yang berstatus milik provinsi. Namun Hadi mengajak agar sektor swasta juga ikut membantu.

“Keterlibatan dan bantuan antara pemerintah pusat, daerah hingga kabupaten kota dan swasta diperlukan agar jalan-jalan di Kaltim semakin baik,” ucapnya setelah menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kaltim di Swiss-Belhotel Balikpapan, (20/5).

Untuk diketahui, total APBN yang masuk ke Kaltim pada 2023 sekitar Rp 10,6 triliun. Yang dialokasikan pusat untuk peningkatan atau pembangunan jalan di Kaltim.

Tetapi dari jumlah gelontoran APBN itu, sekitar Rp 8,7 triliun terpusat pada penguatan infrastruktur jalan yang berkelindan dengan IKN. Sisanya sekitar Rp 1,8 triliun baru dialokasikan ke beberapa ruas jalan se-Kaltim.

Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim Teuku Surya Dharma menuturkan, pengerjaan jalan juga tidak bisa dilakukan maksimal mengingat anggaran bergantung dari pusat.

Adapun, berbagai faktor penghalang dirasakan tim pekerja pembangunan jalan. Dimulai dari kondisi alam, kondisi pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembangunan terkait lahan hingga jalur logistik yang menggunakan jalur sungai dan masih sangat mahal. Selain itu terbatasnya kontraktor yang mau investasi peralatan ke Mahulu. (rom)