BONTANG – Seorang pelajar di Kelurahan Lhoktuan diduga meninggal akibat menderita penyakit demam berdarah dengue (DBD). Mendengar itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase meminta agar penangan medis di fasilitas kesehatan (Faskes) lebih sigap. Sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya.
“Penanganan medis harus cepat karena kalau terlambat itu membahayakan,” kata Basri.
Pasalnya, Bontang merupakan daerah yang ditetapkan endermik DBD. Sehingga tiap bulan selalu muncul kasus DBD pada 15 kelurahan yang ada. Basri meminta kepada warga yang terindikasi menderita DBD segera melakukan pemeriksaan.
“Penanganan DBD ini perlu melibatkan seluruh komponen. Baik warga, kelurahan, puskesmas, kecamatan, Dinas Kesehatan, dan faskes yang ada,” tuturnya.
Selain itu, ia pun mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebab, pemberantasan nyamuk aedes aegypti secara optimal hanya dapat dilakukan dengan merutinkan kembali kegiatan bersih lingkungan. Sedangkan upaya foging dipandang hanya mengusir nyamuk sementara.
“Apalagi musim hujan seperti ini banyak kaleng, botol, dan kantong plastik yang tergenang air. Itulah yang menyebabkan perkembangan nyamuk menjadi pesat,” ucapnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Agus Haris menilai upaya pendeteksian dini terhadap penyakit DBD masih lemah. Menurutnya, jika laporan dari kader jentik tiap hari, maka penderita yang positif DBD dapat segera tertangani.
“Kalau data valid dari kader jentik maka penderita yang meninggal karena DBD dapat dihindari,” kata Agus.
Politikus Partai Gerindra ini memandang kunjungan secara berkala pun mampu memberikan edukasi terhadap warga. Khususnya, bagi mereka yang belum mengetahui ciri-ciri penyakit akibat gigitan nyamuk aedes aegypti ini.
“Kalau ada kunjungan berkala bisa memutus rantai penyakit itu. Kalau tidak ada pendidikan yang baik ancaman DBD menghantui masyarakat,” ujarnya.
Agus menyanyangkan jatuhnya korban akibat DBD. Terlebih, penderita merupakan seorang pelajar. Mengingat, anak-anak merupakan aset bangsa dalam melanjutkan estafet kepemimpinan. Ia pun menyinggung pemerintah untuk tidak malu jika kondisinya sudah sudah masuk kejadian luar biasa. (ak/prokal)
