bontangpost.id – Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kaltim akan diperkuat. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membangun Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Api-Api di Desa Api-Api, Penajam Paser Utara (PPU). Proyek itu akan menjadi Pangkalan PSDKP pertama di Kalimantan. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Johanis J Medea mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mengusulkan pembentukan kelembagaan Pangkalan PSDKP Balikpapan ke kementerian terkait.
Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk penyediaan personel. Termasuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyiapan anggaran pembentukan kelembagaan tersebut. Pihaknya juga telah menyampaikan rencana tersebut kepada Pemprov Kaltim. Guna mendukung penyiapan lahan untuk dihibahkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) PSDKP KKP.
Selama ini, sebut dia, pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan di Kaltim masih berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Tarakan. “Ke depan, Balikpapan akan berdiri sendiri. Dan berada di bawah langsung kementerian (KKP). Harapan kami secepatnya bisa dibentuk. Dan mudah-mudahan kami bisa mendapat lokasi pembangunan Pangkalan PSDKP Balikpapan di PPI Api-Api yang ada di PPU,” katanya kepada Kaltim Postusai kegiatan sosialisasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di Hotel Zurich Balikpapan, Selasa (19/7).
Pria yang sebelumnya menjabat kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini melanjutkan, keberadaan pangkalan tersebut sangat penting. Mengingat wilayah Kaltim memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Lagipula, beberapa wilayah di Kaltim juga menjadi kawasan konservasi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Pulau Maratua dan Pulau Sambit, Berau. Yang tak kalah pentingnya adalah potensi pemanfaatan ruang laut yang cukup di Kaltim. Yang membuat pengelolaan perikanan dan kegiatan ekspor cukup banyak.
“Dan juga, termasuk berada wilayah IKN (Ibu Kota Nusantara). Jadi, kehadiran Pangkalan SKDP Balikpapan ini sudah menjadi kewajiban. Untuk mengamankan wilayah pesisir laut di daerah IKN,” tuturnya. Dia menyampaikan, saat ini baru ada lima pangkalan PSDKP di Indonesia. Yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo di Banda Aceh (Aceh), Pangkalan PSDKP Batam di Riau (Kepulauan Riau), Pangkalan PSDKP Jakarta di Jakarta Utara (Jakarta), Pangkalan PSDKP Benoa di Denpasar (Bali), Pangkalan PSDKP Bitung di Bitung (Sulawesi Utara), dan Pangkalan PSDKP Tual di Tual (Maluku).
Dia menambahkan, pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan melalui perusakan dengan bom masih ada dan marak terjadi di Kaltim. Termasuk penangkapan ikan dengan setrum dan racun. “Ada juga yang masih menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti trawl (pukat harimau) atau mini trawl. Yang dilakukan tanpa izin dan merusak terumbu karang di pesisir. Karena personel kami kurang, makanya keterlibatan masyarakat sangat penting. Untuk melaporkan peristiwa pelanggaran dan permasalahan yang terjadi di lapangan,” sebutnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, salah satu permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama ini, dikarenakan anggaran yang kurang memadai. “Kami dari Komisi IV selaku mitra, akan terus mendorong KKP untuk memberikan dukungan anggaran yang lebih besar lagi. Khusus untuk wilayah Kaltim. Karena nantinya Ibu Kota Negara baru akan berada di Kaltim,” katanya. Politisi Gerindra itu mengatakan, anggaran KKP dalam lima tahun terakhir berkisar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per tahunnya. “Ini saja sudah sangat minim untuk setingkat kementerian. Makanya harus ditingkatkan lagi. karena kami tidak ingin pencurian ikan secara ilegal terjadi di Kaltim. Juga penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang jelas-jelas dilarang dan merusak lingkungan laut terus berlanjut,” tegas anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim ini. (riz/k15)
