Perlindungan Buruh Minim, Perda Tenaga Kerja Bontang Dinilai Tumpul

bontangpost.id – Kesejahteraan buruh dianggap hanya khayalan semata. Alih-alih terwujud, malah kini semakin menjauh dari harapan.

Demikian dikatakan Wahyudi salah seorang anggota Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSKEP) dalam orasinya pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di persimpangan Taman Plaza Bontang Jalan MT Haryono, Senin (1/5/2023).

Orasi juga disampaikan oleh puluhan mahasiswa Bontang lainnya yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera).

Dalam orasinya ada beberapa hal yang disampaikan. Utamanya permasalahan lokal. Di antaranya, soal penuntasan banjir, pengupahan yang timpang, pengawasan norma ketenagakerjaan tanpa keadilan dari pemerintah, pelemahan fungsi dan peran organisasi buruh hingga jaminan sosial yang tak menjangkau secara keseluruhan.

Dari sisi pengupahan, kata dia, pertumbuhan upah semakin menyusut tidak mengikuti UMK yang berlaku. Kalaupun nominalnya naik, tapi upah pokoknya menurun. Pun, eksistensi serikat buruh seolah tak memiliki ruang menyuarakan keresahan karyawan terhadap perusahaan tempat mereka bernaung.

Tak hanya itu, maraknya pekerja dari luar daerah yang tidak melalui Dinas Ketenagakerjaan menyebabkan warga lokal tidak mampu bersaing dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kota Bontang nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 1/2009 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Sehingga, mencetak pengangguran baru.

“Gelombang PHK susah dibendung. Upah dan THR buruh bisa dipotong. Bahkan boleh dicicil untuk pembayarannya. Lalu, tak puas dengan itu, organisasi buruh pun dibuat samar eksistensinya. Hak partisipatifnya, sering dilewatkan ketika langkah korporasi maupun regulasi yang merugikan akan ditetapkan,” bebernya.

Kemudian soal jaminan sosial, ia melihat kondisi saat ini di bidang itu tak kunjung mampu mewujudkan jangkauannya yang meluas bagi publik. Program manfaat kepesertaan hingga layanan masih diliputi berbagai permasalahan.

“Jangankan jaminan kesehatan upah saja acap kali diabaikan. Nasib buruh semakin tidak jelas. Mana tindakan pemerintah. Kami hanya ingin Kota bontang sebagai kota industri yang ramah buruh lokal,” timpalnya dengan tegas.

Sementara itu, Kaporles Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa dengan melaporkan langsung kepada pejabat Pemkot Bontang.

“Kami tidak ingin menutup mata dengan kondisi yang ada. Maka dari itu, akan kami sampaikan langsung kepada pemerintah atas aspirasinya,” tuturnya.

Aksi massa rampung sekira pukul 16.43. Yusep turut mengapresiasi aksi tersebut lantaran berjalan dengan tertib tanpa mengganggu ketertiban masyarakat umum.

“Alhamdulillah, aksi demonstrasi berjalan kondusif. Mahasiswa maupun serikat buruh menyampaikan dengan baik. Saya sangat mengapresiasinya,” tutupnya. (*)