bontangpost.id – Upaya Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) mengumpulkan KTP untuk pengusungan Basri Rase-Najirah mendapat perhatian dari pengamat politik Universitas Mulawarman Budiman. Menurutnya, dinamika yang terjadi ini cukup mengancam petahana.
“PHM mengambil langkah itu (pengumpulan KTP) merupakan upaya taktis,” kata Budiman.
Mengingat munculnya nama Sutomo Jabir yang ikut penjaringan jelang tahapan pilkada, tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya Sutomo Jabir ini merupakan pengurus DPW PKB Kaltim. Secara otomatis yang bisa menggaet suara di provinsi dan pusat, itulah yang ikut kontestasi nantinya.
“Ini menjadi ancaman serius bagi Basri. Jadi perlu ambil langkah yang sifatnya taktis. Bentuknya dengan memilih wakil pasangannya,” ucapnya.
Proses komunikasi dengan parpol lain juga bisa digencarkan. Apalagi PKB tetap membutuhkan koalisi dengan parpol lain. Mengingat jumlah kursi yang diperoleh PKB hanya empat. Sementara ketentuan untuk pengusungan pilwali Bontang minimal lima kursi.
Budiman menerangkan politik itu sifatnya dinamis. Hingga satu hari jelang penentuan calon semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi perlu diingat bahwa beberapa partai arahnya justru ingin menjadi wakil dari Neni Moerniaeni. Calon yang diusung oleh Partai Golkar.
“Ada juga pergerakan dari Agus Haris di Gerindra. Ini yang harus dipetakan oleh Basri,” tutur dia.
Konflik yang terjadi ini sangat aneh jika akhirnya nanti Basri justru tidak diusung oleh PKB. Ketika sebuah partai tidak mempercayakan kadernya apalagi dia ketuanya, imbasnya tentu ke psikologis pemilih. Kelemahan partai di indonesia sifatnya ialah sentralis. Bukan desentralisasi. Sehingga pengurus tingkat kota tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengambil kebijakan.
“Padahal pengurus di tingkat daerah justru yang mengerti kondisi wilayahnya,” terangnya.
Dengan konflik yang terjadi di PDI Perjuangan ini juga menguatkan sinyal ancaman. Pasalnya kader selain Najirah yakni Agus Suhadi juga ikut dalam pertarungan. Kondisi ini disinyalir bahwa ada keretakan di internal dua partai ini. Padahal dua partai ini yang mengusung di pilkada sebelumnya.
Sebelumnya, Ketua Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Udin Mulyono mengambil langkah alternatif. Terhadap opsi jika Basri-Najirah (bacalon yang dijagokan) tidak mendapat tiket melalui jalur partai.
“Kami kumpulkan KTP. Sebagai Langkah antisipasi. Jika tidak melalui parpol maka bisa tempuh jalur independent,” kata Udin.
Ia mengklaim kurun sepekan ini sudah mendapatkan 10 ribu. Artinya sisa sedikit lagi sesuai ketentuan jalur independen yakni 13.160 lembar KTP. Perkiraannya dalam sisa waktu dua pekan persyaratan itu bisa dikantongi. Langkah ini selaras dengan keputusan PHM yang menjagokan Basri-Najirah. Keinginan ini sudah disampaikan sebelumnya kepada Basri Rase.
“Secara lisan sudah kami sampaikan. Direstui atau tidak kami tetap jalan,” ucapnya.
Inisiatif ini diambil jangan sampai partai akhirnya tidak memberikan rekomendasi. Menurutnya janji politik Basri-Najirah sudah terpenuhi selama kepemimpinan mereka.
Sementara Sekretaris DPC PKB Bontang Firman mengatakan pada dasarnya DPC tegak lurus terhadap arahan DPP. Bahkan sejauh ini masih mengacu juknis terkait pengusungan di pilwali. Terkait dengan Langkah yang diambil relawan itu merupakan hak mereka.
“Tidak ada sangkut pautnya. Kami semalam (dua hari lalu) mengikuti arahan sekjen DPP bahwasanya kader terbaik tetap diprioritaskan,” pungkasnya. (ak)
