BONTANGPOST.ID – Program makan bergizi gratis (MBG) dinilai belum berjalan optimal di Kaltim.
Belum adanya pemetaan skala prioritas dalam penyaluran MBG kepada penerima manfaat diduga jadi salah satu penyebab. Sehingga belum menyasar kelompok yang paling memerlukan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Armin membeberkan kondisi MBG di provinsi ini setelah berkunjung ke beberapa sekolah.
Secara konsep, menurutnya, MBG adalah program yang baik dalam memperkuat tumbuh kembang anak.
Namun, pihaknya menilai dalam menentukan sekolah yang menerima manfaat, perlu disertai dengan strategi skala prioritas berbasis kondisi ekonomi siswa.
“MBG ini sangat bagus untuk tumbuh kembangnya anak. Tapi evaluasi kami, perlu dipetakan dulu sebelum menentukan sekolah sebagai penerima manfaat. Sebab, yang paling membutuhkan MBG ini sebenarnya anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan mestinya ini yang harus diprioritaskan,” ucapnya, Sabtu (24/1).
Fakta di lapangan, lanjut Armin, masih ada sekolah yang belum menerima program MBG. Meski rata-rata siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.
“Misalnya di SMK Pelayaran Samarinda, anak-anak di sana sangat memerlukan MBG. Karena rata-rata mereka tidak dari ekonomi menengah ke atas, hingga sekarang belum masuk MBG di sana,” jelasnya.
Meski tidak merincikan jumlah siswa di sekolah tersebut, Armin memperkirakan lebih dari 300 siswa memerlukan program MBG.
Kondisi itu, lanjut dia, menjadi ironi ketika dibandingkan dengan sekolah lain yang sudah menerima program, tapi mayoritas siswanya berlatarbelakang keluarga mampu.
Ditanya soal jumlah sekolah yang menerima program MBG di Kaltim, Armin mengaku belum bisa menyampaikan lantaran minimnya koordinasi antara penyelenggara program dengan Disdikbud Kaltim.
Hingga kini, kata dia, dinasnya belum memperoleh laporan resmi terkait sekolah yang sudah menerima MBG maupun yang belum dari penyelenggara.
“Sebenarnya kami nanti mau bersurat untuk mendata sekolah mana saja yang sudah menerima manfaat dan yang belum. Karena selama ini kami tidak dapat laporan, karena secara organisasi kami tidak masuk tim pengelola,” imbuhnya.
Lalu, apakah skema skala prioritas bisa dijalankan sedari awal agar bisa tepat sasaran? Armin memastikan bisa.
Pihaknya menilai keterlibatan Disdikbud Kaltim dalam struktur penyelenggara yang ditetapkan lewat surat keputusan (SK) akan memengaruhi proses pemetaan dan evaluasi bisa dijalankan secara baik.
Lebih lanjut, dengan tidak adanya keterlibatan lebih dari Disdikbud, Armin menilai, potensi ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan MBG bisa terjadi.
Sejauh ini, dalam pengamatannya, sejumlah sekolah dengan siswa yang realtif tidak membutuhkan bantuan justru lebih dulu menerima program.
“Dilihat saat ini, banyak sekolah yang anak-anaknya tidak terlalu memerlukan tapi sudah dapat program MBG. Padahal di Samarinda sendiri masih ada sekolah yang sangat perlu, tali belum menerima,” katanya.
Armin menegaskan pihaknya mendukung penuh program MBG. Namun, dengan keterbatasan cakupan saat ini, dia mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan bertahap berbasis prioritas.
Sebab, lanjut dia, pendekatan berbasis wilayah dan kondisi ekonomi perlu menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat. Misalnya dengan memprioritaskan kawasan dengan tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi.
“Kalau memang tujuannya untuk semua sekolah, itu sangat bagus. Tapi karena belum semua, sebaiknya dipetakan dulu mana yang skala prioritas. Berikan dulu kepada yang benar-benar membutuhkan,” terangnya. (rd)
