BONTANGPOST.ID, Bontang – Kinerja program prioritas Pemerintah Kota Bontang terancam tak maksimal akibat rendahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini mengemuka dalam rapat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang digelar di Kantor Wali Kota pada Rabu (9/4/2025) siang.
Rapat tersebut semestinya dimulai pukul 14.00 Wita. Namun, molornya kehadiran pegawai menyebabkan agenda baru bisa dimulai 30 menit kemudian. Ketidaktepatan waktu ini memicu kekecewaan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, yang memimpin rapat tersebut.
Menurut AH, sapaanya, ketidakdisiplinan ASN merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Ia menekankan, jika rapat terus-menerus molor, maka akumulasi waktu yang terbuang dalam setahun akan sangat besar. “Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” katanya.
Kekecewaan juga semakin memuncak ketika stunting dianggap remeh oleh sebagian pegawai. Padahal, program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem telah dijanjikan oleh Pemkot Bontang untuk diselesaikan dalam 100 hari kerja. Agus Haris menyebut, jika target itu tidak tercapai, maka rasa malu terhadap publik harus dirasakan oleh seluruh jajaran.
Ditegaskan AH, disiplin merupakan kunci utama keberhasilan program pemerintah. Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena secara langsung memengaruhi kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Sebelum rapat digelar, AH juga melakulan sidak ke sejumlah kantor pelayanan. Dia mendapati bahwa 45 persen ASN tidak hadir tepat waktu pada jam kerja pagi. Kondisi ini dianggap sangat mengganggu karena pelayanan publik biasanya mulai ramai sejak pagi hari.
“Jika pegawai terlambat, maka Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dipotong sebagai bentuk konsekuensi,” ujar Agus Haris.
Rapat penanganan stunting saat ini masih berlangsung dan turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang. (*)
