Saling Cegat, Rawan Konflik 

SAMARINDA – Beberapa hari terakhir, masing-masing pendukung bakal calon presiden dan wakil di Kaltim saling menghalangi penyampaian dukungan di publik. Kedua kelompok saling mengklaim telah menaati aturan. Namun demikian, belakangan beredar “ancaman” pada kelompok tertentu agar deklarasi ganti presiden tidak dilaksanakan di Kaltim.

Apabila perbedaan tersebut terus dibiarkan, maka akan berujung pada konflik sosial. Hal itu diungkapkan pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Sarosa Hamongpranoto, Sabtu (15/9) kemarin.

Kata dia, masalah muncul karena pemaknaan demokrasi yang mulai bergeser. Solusinya, sistem demokrasi yang memberikan kebebasan pada setiap warga negara mesti dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

“Perlu kita sadari, memang benar demokrasi itu memberikan kebebasan. Tetapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Karena negara kita berdasarkan hukum. Jadi kebebasan itu harus dijalankan tanpa mengabaikan aturan,” tutur Sarosa.

Guru besar di Fakultas Hukum Unmul itu melihat, ekspresi dukungan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden dewasa ini telah mengabaikan sistem dan aturan pemilu. Sehingga dukungan yang muncul di publik, baik dari pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno, tidak mencerminkan pelaksanaan aturan pemilu.

“Jadinya terlihat dukungan yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan begini, akhirnya akan terjadi anarkis. Dampaknya kan sangat luar biasa bagi masyarakat. Itu akan merugikan kita,” sebutnya.

Karena itu, Sarosa menyarankan pihak Polda Kaltim mengambil langkah tegas. Supaya sejak awal, ekspresi pendukung yang disampaikan di publik sebelum penetapan masa kampanye, tidak menimbulkan konflik sosial.

“Karena keinginan kita kan daerah ini kondusif. Tidak ada sesuatu yang merugikan kita. Tetapi kalau ada masa yang datang mengacaukan kondisi yang ada, itu kan jadi masalah. Harusnya sebagai warga Kaltim, semua orang menjaga kondusifitas,” tegasnya.

Dalam hal ini Sarosa meminta pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi menahan diri untuk mengekspresikan dukungan. Sejatinya, mendukung salah satu calon itu hak setiap warga negara. Namun jika dukungan tersebut menimbulkan konflik sosial, maka aparat keamanan harus bertindak tegas.

“Segera ambil langkah preventif. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian harus menyikapinya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim diminta menjelaskan pada publik tahapan kampanye. Jika penyampaian dukungan itu melanggar aturan, maka penyelenggara pemilu harus melayangkan peringatan pada para pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden.

“Apakah penyampaikan dukungan ini dianggap kampanye atau tidak. Harus ada batasan yang jelas dulu dari penyelenggara pemilu. Kalau tidak masuk dalam ranah kampanye, itu yang perlu disikapi secara tegas,” tandas Sarosa. (*/um)