Satgas Penindakan Kejahatan Umrah Resmi Terbentuk

JAKARTA – Penanganan segala bentuk kejahatan umrah kini lebih terpadu. Ini setelah satuan tugas (satgas) pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan umrah resmi dibentuk. Satgas ini bisa dibentuk hingga tingkat provinsi.

Penanganan kejahatan umrah melalui satgas tersebut melibatkan delapan kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Agama (Kemenag), ada Kemendag, Kemenpar, Kemenlu, Kemenkumham, dan Kementerian Kominfo. Kemudian ada Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut diatur ketentuan teknis. Mulai dari mekanisme kerja, hak dan kewajiban, serta anggaran untuk masing-masing lembaga.

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan satgas umrah tersebut dibentuk di pusat. ’’Diketuai langsung oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag,’’ katanya kemarin (8/5). Meskipun dibentuk di pusat atau Jakarta, dia mengatakan satgas ini bisa dibentuk hingga level provinsi. Misalnya oleh kantor wilayah (kanwil) Kemenag di provinsi-provinsi.

Menurut Nafit nantinya satgas ini akan menggelar rapat setiap bulan. Dalam rapat itu dibahas persoalan-persoalan umrah yang muncul. Kemudian dipetakan lembaga mana yang paling berwenang. Misalnya jika ada kasus jamaah umrah tertahan di Arab Saudi, maka Kemenlu bisa lebih dahulu bergerak untuk mengurusnya.

Kemudian jika ada penipuan umrah yang melibatkan travel resmi atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) maka Kemenag yang akan turun tangan. Sebab izin operaisonal PPIU resmi dikeluarkan oleh Kemenag. Sebaliknya untuk urusan tindak lanjut pengusutan pidana, langsung diserahkan kepada kepolisian.

Melalui penanganan persoalan umrah yang terpadu tersebut, Nafit berharap penyelesaiannya bisa cepat. Selain itu Nafit menegaskan satgas ini bertugas untuk pencegahan. Sehingga tidak sampai ada korban akibat penipuan dengan modus penyelenggaraan ibadah umrah.

Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali menuturkan penyelenggaraan umrah berbeda dengan haji. Dia mengatakan penyelenggaraan haji sifatnya adalah hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi atau G to G. Sedangkan umrah murni itu sifatnya bisnis atau B to B.

Nizar menjelaskan sejatinya regulasi penyelenggaraan umrah sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Tujuannya supaya jamaah mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. ’’Akan tetapi regulasi itu sering kali diabaikan atau dilanggara oleh sebagian PPIU,’’ katanya.

Bahkan ada juga kelompok masyarakat yang bekerja memberangkatkan umrah tanpa izin sebagai PPIU. Nizar menegaskan Kemenag akan terus berupaya menertibkan PPIU yang nakal. Selain melalui pembinaan dan pengawasan, juga penjatuhan sanksi bagi PPIU yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi terberat bisa sampai pencabutan izin sebagai PPIU. (wan/jpg)