“Samarinda ini pemimpinnya terjerat pada kelompok pendukungnya. Kalau pemerintah tegas, maka mudah saja mengelola parkir itu. Tidak mungkin seburuk sekarang. Tapi masalahnya ada oknum yang bermain di situ,”. Carolus Tuah Ketua Pokja 30 Kaltim.
SAMARINDA – Seleksi calon Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda yang diselenggarakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dikomentari Ketua Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) Kaltim, Carolus Tuah. Menurutnya, Kota Tepian membutuhkan wakil kepala daerah yang waras.
Kata dia, terdapat masalah yang mendasar yang dihadapi Ibu Kota Kaltim. Antara lain banjir, kemacetan, dan kaveling area parkir oleh oknum tertentu. Akibatnya tata kota terlihat semrawut.
Tuah menyebut, sudah berulang kali pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun tiga masalah tersebut belum kunjung diselesaikan. “Karena itu saya sebut tadi, Samarinda ini butuh pemimpin yang waras,” tegas Tuah, Rabu (11/4) kemarin.
Sejak Achmad Amins hingga Syaharie Jaang, janji politik penyelesaian three problems itu terus dikumandangkan. Namun setiap tahun, banjir masih saja melanda Samarinda. Begitu pula dengan kemacetan dan parkir, kian hari semakin tak terurus.
“Padahal sudah jelas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa masalah itu direncanakan untuk diselesaikan. Tetapi apa? Saya lihat belum ada perkembangan yang berarti,” katanya.
Diakuinya, selama ini pemimpin Samarinda terjerat dengan janji politik pada pendukung dan partainya. Sehingga masalah tersebut bak pemanis ketika kampanye menjelang pemilu.
“Kalau parkir itu diatur sekarang, pasti akan menuai citra tidak populer. Apalagi ini menjelang pemilihan gubernur. Padahal perbaikan pengelolaan parkir itu untuk menata kota yang semrawut ini,” ucapnya.
“Samarinda ini pemimpinnya terjerat pada kelompok pendukungnya. Misalnya pada masalah parkir. Kalau pemerintah tegas, maka mudah saja mengelola parkir itu. Tidak mungkin seburuk sekarang. Tapi masalahnya ada oknum yang bermain di situ. Celakanya itu didukung karena tidak adanya ketegasan,” lanjut Tuah.
Dia berharap, wawaliyang kelak terpilih melalui seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, dapat mengambil sikap berani menghadapi masalah yang kian menggunung di ibu kota.
Sebab dengan keberanian dan kemampuan mengambil langkah-langkah solusi, maka rencana yang sudah tertuang dalam RPJMD dan program tahunan dapat terlaksana. Karena pada dasarnya, bila sikap tersebut dimiliki, solusi penyelesaian masalah tinggal dilaksanakan oleh perangkat daerah.
“Nyatanya selama ini tidak ada keberanian. Saya berharap wawali yang terpilih nanti memiliki jiwa itu. Supaya setiap tahun masyarakat Samarinda tidak berkutat pada masalah yang sama,” harapnya. (*/um)
