Sidang PHPU di MK; Kursi Terakhir DPR RI Dapil Kaltim Memanas, Demokrat Soroti Perubahan Suara PAN

bontangpost.id – Sidang Perkara Pemilihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltim akhirnya dimulai.

Ada dua partai politik yang mengajukan sengketa hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, digelar Selasa (30/4) pukul 11.30 WIB.

PHPU Pileg DPR RI Dapil Kaltim ini teregistrasi dengan dua nomor perkara. Yaitu Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat. Kemudian, Nomor 216-01-17- 23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan PPP.

Sidang tersebut dipimpin tiga hakim konstitusi. Mereka adalah Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Dalam persidangan yang digelar di Ruang Siang Panel 2, lantai empat Gedung 2 MK di Jakarta, para pemohon diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

Dalam paparannya, Partai Demokrat menyoroti perbedaan perolehan suara antara Model C. HASIL-DPR/SALINAN dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di 9 kabupaten/kota dapil Kaltim. Hal ini menyebabkan dua indikasi yang mengubah hasil Pemilu 2024 untuk pengisian calon keanggotaan DPR RI. Indikasi tersebut adalah penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 366 suara. Kemudian pengurangan suara pemohon, yakni Partai Demokrat sebanyak 183 suara.

“Untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah memaparkan secara detail, model C. HASIL-DPR/SALINAN dari ratusan TPS (tempat pemungutan suara) di 9 kabupaten/kota se-Provinsi Kaltim. Disandingkan dengan data model D. HASIL KECAMATAN-DPR dan lampirannya,” kata kuasa hukum pemohon Partai Demokrat, Muhamad Raziv Barokah membacakan pokok permohonannya dikutip dari kanal MK kemarin.

Pemohon juga telah melaporkan perubahan tersebut ke Bawaslu Kaltim. Setelah melakukan serangkaian proses persidangan, Bawaslu Kaltim memutuskan menolak laporan pemohon. Kemudian menyatakan tidak terjadi perubahan suara.

Sebagaimana dua indikasi yang dilaporkan pemohon. Selain itu, pemohon juga telah mengaku telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi tingkat provinsi Kaltim, rekapitulasi tingkat nasional terkait penambahan dan pengurangan suara yang terjadi.

Namun, pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau memperbaiki hal tersebut. Kesimpulannya, menurut pemohon, seharusnya Partai Demokrat unggul 160 suara dibandingkan Partai Amanat Nasional, dan perubahan perhitungan suara tersebut berdampak pada hasil.

Menurut pihak Partai Demokrat, yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Kaltim adalah Partai Demokrat memperoleh 110.937 suara. Sedangkan PAN mendapatkan suara sebanyak 110.777 suara.

Sehingga, pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama Irwan, calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat nomor urut 1.

“Jadi yang diperebutkan ini adalah kursi ketujuh, kursi terakhir di (dapil) Kaltim,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sementara itu, PPP dalam permohonannya mengeklaim adanya pemindahan suara partai untuk pemilu anggota DPR di Dapil Kaltim secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Pemohon menegaskan, bahwa berdasarkan perolehan suara PPP secara nasional, tidak terpenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Menyebabkan PPP kekurangan suara sebanyak 193.088 suara atau setara dengan 0,13 persen. Persandingan perolehan suara antara pemohon dan Partai Garuda menunjukkan perbedaan versi penghitungan Partai Garuda dan versi PPP. Terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi.

Salah satu dapil yang menjadi sorotan adalah Dapil Kaltim. Di mana perolehan suara PPP versi Partai Garuda berbeda dengan versi PPP. Pemohon menyebut terjadi perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 suara. Diakibatkan kesalahan perhitungan oleh termohon. Sehingga, perolehan suara Partai Garuda yang semula sebesar 97 suara, bertambah secara tidak sah menjadi 5.158 suara.

Oleh karenanya perolehan suara pemohon yang semula sebesar 43.639 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 38.578 suara.

“Bahwa perpindahan suara pemohon secara tidak sah terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional. Sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan KPU 360 Tahun 2024,” kata Kuasa Hukum PPP, Gugum Ridho Putra membacakan pokok permohonan.

Dalam petitum permohonannya, PPP memohon kepada hakim MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terkait perolehan suara DPR RI untuk Dapil Kaltim.

Saldi Isra pun meminta kepada termohon, pihak terkait, serta Bawaslu untuk merespon apa yang diuraikan dalam permohonan yang disampaikan pada persidangan yang digelar 7 Mei nanti.

“Lebih baik menguraikan poin per poin di situ. Jadi, kami tinggal menyandingkan di antara data yang ada. Untuk membuktikan mana di antara bukti bukti yang bisa diterima kebenarannya,” katanya. Saldi Isra juga juga menyampaikan, saat awal dimulainya persidangan, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan kader PPP tetap ikut dalam persidangan.

Tetapi, semua permohonan yang melibatkan PPP selaku pemohon, maupun semua permohonan dengan pihak terkaitnya adalah PPP, maka Arsul Sani tidak akan menggunakan hak untuk memutus perkara tersebut.

“Jadi nanti cuma berdelapan (hakim konstitusi) yang memutus perkara. Beliau (Arsul Sani) akan melepaskan hak untuk memutuskan perkara-perkara itu. Dan kalau ada (pemohon) PPP dan pihak terkaitnya, PPP dalam persidangan, beliau juga tidak akan aktif memberikan respons. Terutama dalam pembuktian. Itu saja,” katanya. (kip/riz/k15)