SAMARINDA–Tahun depan Kaltim mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari APBN Rp 194,9 miliar. Angka tersebut naik dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 129 miliar. DAK yang didapat Pemprov Kaltim tersebut diperuntukkan SMA/sederajat dan SLB yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Urusan pembangunan fisik sekolah memang masih menjadi hal yang harus diperhatikan di Kaltim. Pasalnya, tidak sedikit yang bangunannya sudah tua dan rentan roboh. Belum lagi kebutuhan ruang kelas baru, urusan toilet yang belum memadai, hingga kebutuhan ruang praktikum.
Dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 38 ruang kelas dari seluruh SMA di Kaltim yang rusak sedang dan 57 ruang kelas SMK rusak sedang. Kemudian, ada 51 kelas rusak berat di SMA dan 16 di SMK. Sementara itu, 2.253 kelas di SMA seluruh Kaltim kondisinya baik atau sekadar rusak ringan. Sedangkan di SMK ada 2.580 ruang kelas.
Terang Sekretaris Disdikbud Kaltim Djoni Topan, peningkatan DAK untuk Kaltim ini jadi angin segar bagi sekolah. “DAK ini mencakup RKB (ruang kelas baru), rehab kelas, rehab jamban, dan bikin ruang praktik siswa,” sebutnya.
Ungkap Djoni, DAK ini terbagi merata. Khususnya beberapa sekolah di pedalaman yang juga aktif mengusulkan perbaikan dan pembangunan sekolahnya.
Selain DAK, sekolah masih berkesempatan mendapat BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Bos ini diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menyampaikan laporan dan penyaluran BOS reguler yang tepat sasaran.
Untuk diketahui, BOS Afirmasi adalah program pemerintah untuk sekolah kawasan yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu, BOS Kinerja diperuntukkan sekolah yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
Sementara itu, Kasubbag Perencanaan Disdikbud Kaltim Mispoyo mengatakan, pihaknya selalu mengupayakan sekolah-sekolah aktif mengajukan di aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Jadi, semua proses pengajuan sudah berbasis daring. Mispoyo mengatakan, 2020 ini, pihaknya mengajukan DAK Rp 1,78 triliun. Namun, yang dikabulkan adalah Rp 194,9 miliar. “Ini lebih baik dibanding tahun ini yang dapat Rp 129 miliar,” ujar Mispoyo.
Dia mengatakan, saat ini di Kaltim semua perencanaan berbasis daring telah berjalan. Tak ada kendala berarti. Menurut dia, selama WhatsApp aktif, maka tak ada kendala untuk sistem ini. “Malah, di Mahakam Ulu itu mereka lebih rajin dan cepat selesai,” sambung Mispoyo.
Apalagi, saat ini Kaltim rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sudah berbasis daring. Tak hanya dari DAK, anggaran dari APBD Kaltim dipersiapkan untuk urusan fisik. Nantinya anggaran ini diperuntukkan membangun sekolah-sekolah yang masih menumpang. (nyc/dwi/k8/prokal)
